gerbang baru nusantara

Cari Penyebab Inflasi, Tiga Institusi Ini Layak Duduk Bersama

Indra Widya Agustina dari Komisi B DPRD Jatim menilai perlu kolaborasi antara pemda, BPS, dan Bulog dalam mencari akar penyebab inflasi serta menetapkan langkah pengendalian efektif di daerah.

Try Wahyudi
Rabu, 08 Oktober 2025
Bagikan img img img img
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina, menilai pentingnya kolaborasi lintas lembaga seperti pemda, BPS, dan Bulog untuk mengendalikan inflasi daerah.

 

DPRD Dorong Kolaborasi Antarlembaga Atasi Inflasi Daerah

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Indra Widya Agustina, menilai perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mencari akar penyebab inflasi di daerah. Ia menyebut sedikitnya tiga institusi penting — pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bulog — layak duduk bersama untuk melakukan evaluasi dan koordinasi pengendalian inflasi.

“Koordinasi dan kolaborasi ini dibutuhkan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya,” ujar Indra Widya Agustina, politisi Partai Demokrat asal Pacitan, Rabu (08/10/2025).

Langkah pengendalian inflasi menurutnya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga statistik, dan pengelola logistik pangan harus dibangun untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.

Sebagai contoh, kolaborasi lintas lembaga juga pernah dilakukan di Tulungagung dalam program pasar murah yang digelar untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok.

(Baca Selengkapnya: Dampingi Gubernur Jatim di Tulungagung, Erma: Pasar Murah Atasi Inflasi)


 

Faktor Penyebab Inflasi Menurut DPRD Jatim

Indra menjelaskan bahwa inflasi di daerah bisa dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah seperti tarif air minum, serta hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem atau gangguan logistik.

“Dengan duduk bersama BPS, pemda, Bulog, dan pihak perbankan di daerah, termasuk melibatkan pekerja serta pengusaha, kita bisa menemukan penyebab inflasi dan bagaimana cara efektif mengatasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi sektoral dan database harga komoditas yang akurat dari BPS dapat menjadi dasar kebijakan intervensi pasar dan pengendalian distribusi yang lebih tepat sasaran.


 

Dampak Inflasi Terhadap Ekonomi dan Masyarakat

Lebih lanjut, Indra memaparkan bahwa inflasi berdampak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat, sebab harga barang naik sementara pendapatan tetap. Kondisi ini meningkatkan biaya hidup, menurunkan nilai tabungan, dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi.

“Sektor usaha mungkin diuntungkan jika pendapatan naik melebihi inflasi, tetapi secara umum inflasi tinggi bisa menyebabkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kesenjangan pendapatan yang melebar,” jelasnya.

Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan layanan dasar lainnya akan mengurangi kemampuan masyarakat 

untuk menabung dan berinvestasi.

“Inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian yang menyulitkan individu dan perusahaan untuk merencanakan keuangan jangka panjang,” tambahnya.


 

Dampak Positif Inflasi

Meski begitu, Indra juga mengakui bahwa inflasi dalam batas wajar dapat memberi efek positif, khususnya bagi dunia usaha.

“Bagi pengusaha, kenaikan harga produk bisa menguntungkan jika pendapatan meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga barang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian investor juga dapat beralih ke instrumen investasi spekulatif seperti emas atau tanah, yang nilainya relatif stabil atau bahkan meningkat saat inflasi terjadi.

“Inflasi yang terkendali tetap dibutuhkan dalam ekonomi agar perputaran uang berjalan dan kegiatan usaha tetap hidup,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu