Kondisi Keuangan Jawa Timur “Tak Baik-baik Saja”, DPRD Jatim Cari Jalan Tanpa Bebani Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa DPRD akan memastikan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun tidak menambah beban bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Deni usai memimpin Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).

DPRD Pastikan Pajak Tidak Naik

Menurut Deni, kondisi keuangan Jawa Timur saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan nasional, termasuk dampak perang di luar negeri serta kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Yang paling mendesak adalah dana transfer. Jawa Timur harus menerima kenyataan bahwa ada pemotongan Rp2,8 triliun. Ini sedang kita rumuskan bersama untuk pembahasan R-APBD Tahun 2026,” ujar Deni Wicaksono.

Ia menegaskan, langkah utama DPRD Jawa Timur adalah memastikan kebijakan fiskal tidak membebani rakyat. Pajak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, menurutnya, tidak akan dinaikkan.

“Kuncinya adalah bagaimana kemudian ini bisa kita koordinasikan sebaik-baiknya tanpa menambah beban rakyat. Pajak yang langsung bersinggungan dengan rakyat tidak kita naikkan, tetapi kita akan mencoba menggali potensi lain, seperti hilirisasi aset, optimalisasi BUMD, serta pengurangan kegiatan seremoni dan rapat rutin yang anggarannya bisa ditekan,” jelasnya.

Langkah ini senada dengan desakan Fraksi PKS DPRD Jatim agar Pemerintah Provinsi Jatim menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca-pemangkasan dana transfer dari pusat.

(Baca Selengkapnya: Dorongan PKS kepada Pemprov Jatim untuk Memperkuat PAD sebagai Respons Pemangkasan Dana Transfer )

Dorong Efisiensi dan Hilirisasi Aset

Deni menambahkan, kebijakan pemotongan TKD bukan hanya dialami Jawa Timur, melainkan juga oleh sebagian besar provinsi di Indonesia.

“Kemarin beberapa provinsi juga menyampaikan keluhan yang sama. Banyak, hampir semua. Ini keputusan pemerintah pusat yang untuk sementara harus kita terima. Namun, kita berharap ada kearifan atau perubahan kebijakan ke depan,” katanya.

Dalam menghadapi situasi fiskal yang menantang, Deni menekankan pentingnya efisiensi program pemerintah.

“Kita sedang menyinkronkan program-program mana yang bisa diefisiensi, kegiatan apa yang bisa ditekan. Fokus kita agar dampaknya dirasakan elit, bukan rakyat,” tegasnya.

Upaya efisiensi dan penguatan BUMD ini juga sejalan dengan pernyataan Multazamudz Dzikri anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PKB yang mendorong provinsi keluar dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui peningkatan PAD dan inovasi ekonomi daerah.

(Baca Selengkapnya: Dorongan Multazamudz agar Provinsi Mandiri dari Dana Transfer Pusat )

Momentum Hari Jadi Jatim untuk Tumbuh Tangguh

Momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, lanjut Deni, harus menjadi pengingat bahwa daerah harus tetap tangguh dan bertumbuh di tengah tekanan ekonomi global.

“Jawa Timur harus tangguh dan terus bertumbuh. Fokus DPRD adalah pengawasan dan pembahasan R-APBD agar program-program pusat dan provinsi berjalan baik. Intinya, rakyat di atas kepentingan segalanya,” tegasnya.

Deni memastikan, DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi akan terus mencari solusi agar pemotongan TKD Rp2,8 triliun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Rp2,8 triliun pemotongan ini pasti akan terasa, tapi sedang kita rembuk dan koordinasikan bersama. Kita cari apa yang bisa mensubstitusi agar dampak langsungnya tidak terlalu dirasakan rakyat,” pungkasnya.