DPRD Jatim Soroti 108 Ribu Anak Belum Dapat Imunisasi Dasar

Puluhan Ribu Anak di Jawa Timur Belum Tersentuh Imunisasi Dasar

Masih ada sekitar 108 ribu anak di Jawa Timur yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (zero dose). Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi dan ketahanan kesehatan masyarakat di provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih tingginya jumlah anak yang belum menerima imunisasi dasar. Menurutnya, sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko menjadi zero dose dalam waktu dekat.

“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ujar Sri Untari, Rabu (22/10/2025).

Strategi “Menembus Batas” Tangani Zero Dose

Untuk mempercepat penanganan, Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menggagas strategi holistik “menembus batas”, mencakup tiga lapisan utama: geografis, struktural-data, dan sosial-kultural. Ia menilai persoalan imunisasi tidak hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut sistem dan cara berpikir masyarakat.

“Tantangan kita bukan hanya medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan kepulauan seperti di Sumenep atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” jelasnya.

Sri Untari mendorong penyusunan peta mikro berbasis posyandu dengan sistem database real-time terintegrasi lintas wilayah. Menurutnya, setiap posyandu di Jawa Timur harus aktif, memiliki data valid, dan tenaga kompeten. Desa atau kelurahan yang belum memiliki posyandu perlu difasilitasi pembentukannya agar tidak ada wilayah yang terlewat.

“Kita butuh database yang terkoneksi antarposyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang—aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Desa yang belum punya posyandu harus difasilitasi pendiriannya,” paparnya.

Dorong Anggaran Tepat Sasaran dan Kolaborasi Lintas Sektor

Politisi asal Malang ini juga menekankan pentingnya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan beban zero dose tinggi.

Selain itu, Sri Untari menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi. Ia menilai jaringan koperasi wanita mampu mempercepat edukasi dan mobilisasi warga di tingkat komunitas.

“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk membangun ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.

“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak berangkat dari keluarga dan komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi, kita gotong royong,” tegasnya.

(Baca Selengkapnya: Upaya DPRD Jatim mendorong kesejahteraan masyarakat dan kebijakan berbasis data melalui fungsi anggaran)

Bangun Budaya Sadar Imunisasi

Lebih lanjut, Sri Untari menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan upaya membangun sistem imunisasi berkelanjutan di Jawa Timur.

“Yang kita bangun bukan hanya program tahunan, tapi budaya sadar imunisasi di masyarakat. Semua anak berhak sehat sejak awal kehidupannya,” tandasnya.

DPRD Jawa Timur berkomitmen mendukung percepatan imunisasi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi E memastikan agar kebijakan imunisasi dasar mendapat prioritas dalam pembahasan anggaran daerah.

“Anak di bawah satu tahun mestinya sudah lengkap imunisasi dasarnya. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkas Sri Untari.