Jatim Raih Penghargaan KPK, DPRD Apresiasi Penguatan Antikorupsi

Pemprov Jatim meraih Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 2025 dari KPK RI. DPRD Jatim menilai penghargaan tersebut merupakan bukti keberhasilan kampanye antikorupsi yang konsisten dan berdampak luas.

Try Wahyudi

Selasa, 02 Desember 2025

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, saat memberikan keterangan mengenai capaian pencegahan korupsi Pemprov Jatim.

SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan memperkuat pencegahan korupsi.

Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Pariwara Anti Korupsi 2025 kategori Media Konvensional, disebut Sumardi sebagai bukti konsistensi Pemprov Jatim menjalankan kampanye antikorupsi secara luas, terencana, dan berkelanjutan.

“Ini prestasi Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah. Komitmennya terhadap pemberantasan korupsi terlihat dari edukasi antikorupsi yang terus diperkuat melalui media digital,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).

H2: Kampanye Antikorupsi Berbasis Multi-Kanal

Sumardi menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berhasil memperluas jangkauan edukasi antikorupsi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan memaksimalkan berbagai media.

“Pendekatan multi-kanal—media konvensional, digital, hingga aktivitas tatap muka—mampu memperkuat pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Upaya ini selaras dengan dorongan DPRD Jatim sebelumnya agar penguatan pencegahan korupsi dilakukan melalui pelibatan OPD, pengawasan melekat, serta peningkatan kapasitas penyuluh antikorupsi.

Baca Selengkapnya: Penguatan penyuluh antikorupsi oleh DPRD Jatim

Baca Selengkapnya: Pengawasan Inspektorat untuk Pencegahan Antikorupsi

Baca Selengkapnya: Komitmen 120 anggota DPRD Jatim teken deklarasi antikorupsi

Jatim Raih Peringkat Pertama Nasional

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meraih peringkat pertama, disusul Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Pemprov Jatim dinilai berhasil membangun komunikasi publik mengenai integritas dan pencegahan korupsi secara efektif, sekaligus menjadi contoh implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat nasional.

Konsistensi Jatim dalam Pencegahan Korupsi

Penghargaan ini memperkuat posisi Jatim sebagai salah satu provinsi yang memiliki komitmen kuat dalam reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Sumardi menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang memperkuat integritas aparatur pemerintah.