gerbang baru nusantara

DPRD Jatim Soroti Tren Lonjakan 65 Ribu Kasus HIV/AIDS

Lonjakan 65.238 kasus HIV/AIDS di Jawa Timur membuat DPRD Jatim menekan pemerintah memperkuat layanan, edukasi remaja, dan pencegahan stigma. Komisi E menilai tren data harus dibaca cermat dan direspons dengan strategi komprehensif.

Gegeh Bagus S
Minggu, 07 Desember 2025
Bagikan img img img img
Hikmah Bafaqih saat memberikan keterangan terkait lonjakan kasus HIV/AIDS di Jawa Timur.

SURABAYA – Data terbaru HIV/AIDS di Jawa Timur kembali memicu perhatian serius DPRD Jatim. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur, hingga tahun 2025 tercatat 65.238 kasus HIV/AIDS, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan beban kasus tertinggi secara nasional. Sepanjang Januari–Maret 2025 muncul 2.599 kasus baru.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, menilai lonjakan ini harus dibaca secara lebih cermat. Menurutnya, peningkatan angka tidak selalu menandakan meluasnya penularan, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Setiap kali kita melihat lonjakan prevalensi HIV di suatu daerah, penyebab terbesarnya juga karena ada layanan yang dipercaya masyarakat. Ketika angka naik, bisa jadi karena datanya lebih lengkap dan lebih banyak ODHIV yang terdeteksi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (07/12/2025).


Pemetaan Sebaran Kasus dan Pola Mobilitas

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persebaran terbesar terdapat di:

  • Surabaya: 368 kasus

  • Kabupaten Sidoarjo: 270 kasus

  • Kabupaten Jember: 229 kasus

  • Kabupaten Tulungagung: 209 kasus

  • Kabupaten Pasuruan: 178 kasus

Kota dengan mobilitas tinggi seperti Surabaya, Malang, dan Jember menjadi wilayah dengan deteksi terbanyak.

Hikmah menjelaskan bahwa pola ini juga dipengaruhi banyaknya ODHIV dari luar daerah yang melanjutkan pengobatan di Jatim.

“Mereka datang untuk kuliah atau bekerja, lalu terhubung dengan layanan dan komunitas di sini,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tingginya data tidak selalu berarti terjadi “ledakan” penularan. Polanya serupa fenomena gunung es—angka meningkat karena lebih banyak pasien yang mau mengakses layanan.

Korelasi isu HIV/AIDS sebagai problem kerentanan sosial, kemiskinan, dan lingkungan juga dibahas DPRD dalam rapat-rapat sebelumnya.

Baca Selengkapnya: Lonjakan kasus HIV di Malang 180 kasus, DPRD Jatim langsung bereaksi


Evaluasi Komisi E: Ketahanan Keluarga hingga Kesehatan Mental

Berdasarkan evaluasi Komisi E DPRD Jatim, kerentanan terhadap penularan HIV dipengaruhi oleh sejumlah faktor:

  • relasi keluarga bermasalah

  • kesehatan mental terganggu

  • perilaku seksual berisiko

  • penggunaan jarum suntik pada narkoba

  • disorientasi seksual

“Kalau mau pencegahan yang serius, kuatkan ketahanan keluarga, ekonomi, sosial, mental, dan spiritual,” tegas Hikmah.

Ia memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pemenuhan obat antiretroviral (ARV) bagi seluruh ODHIV yang terdata. Hikmah juga menekankan pentingnya peran komunitas seperti Jaringan Indonesia Positif (JIP) dalam meningkatkan akurasi data.


Surabaya Jadi Sorotan: Perlunya Edukasi Remaja

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, menilai lonjakan ini bukan sekadar statistik, tetapi alarm darurat kesehatan publik.

“Ini alarm bahwa Surabaya membutuhkan langkah lebih serius, terarah, dan menyeluruh,” ujarnya.

Lilik menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup pada layanan kesehatan, tetapi harus dimulai dari edukasi populasi usia produktif, terutama remaja—termasuk literasi kesehatan reproduksi, risiko penularan, dan perlindungan diri.

Konteks edukasi remaja pernah menjadi sorotan DPRD Jatim, termasuk urgensi literasi kesehatan dan intervensi sekolah.

Baca Selengkapnya: Isu edukasi remaja dan intervensi Komisi E

Lilik mendorong strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, komunitas, dan tokoh agama agar penyebaran HIV dapat ditekan tanpa stigma dan tanpa kepanikan.


Tantangan Terbesar: Stigma dan Misinformasi

Menurut Lilik, tantangan terberat bukan sekadar penularan virus, tetapi stigma sosial yang membuat banyak ODHIV enggan mengakses layanan.

“Dengan edukasi yang benar dan respons terkoordinasi, kita bisa menekan laju penularan HIV di Surabaya tanpa stigma dan tanpa kepanikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu