gerbang baru nusantara

2.212 Anak Bojonegoro Kembali Sekolah, DPRD Jatim Dorong Penanganan Serius

Sebanyak 2.212 anak di Bojonegoro kembali ke sekolah. DPRD Jatim mengapresiasi keberhasilan Program GP-ATS sekaligus mendorong penanganan lanjutan terhadap anak tidak sekolah yang tersisa.

Gegeh Bagus S
Selasa, 13 Januari 2026
Bagikan img img img img
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengapresiasi kembalinya 2.212 anak Bojonegoro ke sekolah melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS).

Kemajuan GP-ATS di Bojonegoro dan Tantangan Selanjutnya

SURABAYA — Upaya pengurangan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hasil nyata pada pertengahan 2025. Sebanyak 2.212 anak berhasil kembali mengenyam pendidikan — baik melalui jalur formal maupun pendidikan kesetaraan — setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) data ATS per 30 Juni 2025.

Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, yang menyebut capaian ini sebagai kabar baik bagi dunia pendidikan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

“Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya menyambut dan mengapresiasi kabar baik ini tentang kembalinya 2.212 anak ke sekolah melalui Program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS). Ini bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat mulai membuahkan hasil,” ujar Sri Wahyuni ketika dikonfirmasi, Selasa (13/01/2026).

Baca Selengkapnya: Dukungan penuh Sri Wahyuni terhadap Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Warga Kurang Mampu Tahun 2025

Pendidikan Dasar Sebagai Hak dan Kebutuhan Dasar

Sri Wahyuni menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Upaya GP-ATS dinilai sebagai contoh konkret untuk menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.

“Pendidikan adalah pelayanan sosial dasar yang wajib diprioritaskan oleh pemerintah sama halnya dengan kesehatan,” ujarnya, menanggapi wacana prioritas layanan dasar seperti ditegaskan dalam pemberitaan DPRD Jatim lainnya tentang pentingnya prioritas sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya: Penegasan Sri Wahyuni atas urgensi peningkatan kualitas SDM dalam memajukan bangsa lewat jalur pendidikan

Sri Wahyuni menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan seluruh pihak yang terlibat aktif dalam menjalankan program tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk terus memberi dukungan dan motivasi agar anak-anak tetap bersekolah dan berani mengejar cita-cita.

Tantangan dan Strategi Penanganan Lanjutan

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan hasil verval, masih terdapat 4.143 anak di Bojonegoro yang belum bersekolah dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Ini menjadi PR kita selanjutnya. Perlu langkah strategis melalui pendekatan keluarga, masyarakat, serta intervensi layanan yang terfokus, termasuk bantuan biaya pendidikan dan pendampingan agar anak-anak tetap sekolah,” tegas perempuan dari Dapil Bojonegoro–Tuban.

Baca Selengkapnya: Legislator Puguh Wiji Pamungkas fasilitasi terbukanya akses layanan kesehatan dan Pendidikan di daerah terpencil

Sri Wahyuni yakin setiap anak memiliki potensi besar yang dapat berkembang melalui pendidikan. “Dengan pendidikan yang berkualitas, mereka dapat menjadi generasi unggul dan membawa kemajuan masyarakat serta bangsa,” tambahnya.

Data Hambatan PEM Belajar ATS di Bojonegoro

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Anang Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa proses verifikasi data dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan.

“Verifikasi dilakukan melalui penelusuran lapangan, wawancara, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa. Dari hasil tersebut, 2.212 anak berhasil dikembalikan ke sekolah, namun masih ada 4.143 anak yang menjadi fokus penanganan selanjutnya,” ujar Anang, Senin (12/01/2025).

Hasil pendataan menunjukkan faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak tidak bersekolah, diikuti oleh keputusan menikah, bekerja, gangguan kesehatan, disabilitas, biaya pendidikan, dan masalah sosial lainnya seperti kekerasan atau lingkungan negatif.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu