Komisi A DPRD Jatim Dorong Pengawasan Ormas Terintegrasi di Seluruh Daerah

Sinergi DPRD Jatim–Bakesbangpol Diperkuat

SURABAYA — Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Jawa Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (Bakesbangpol Jatim) dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut Budiono, koordinasi lintas level pemerintahan—dari provinsi hingga kabupaten/kota—harus berjalan searah agar kebijakan pengendalian ormas tidak tumpang tindih, terlebih di tengah sistem pendaftaran ormas yang kini terpusat secara digital melalui pemerintah pusat.

“Kami di Komisi A terus berkoordinasi dengan Bakesbangpol Jatim agar langkah pengawasan ormas searah, tidak tumpang tindih, dan bisa diterapkan secara efektif sampai ke kabupaten dan kota,” ujar Budiono saat dikonfirmasi, Jumat (16/01/2026).

Upaya menjaga harmoni sosial dan ketertiban publik ini sejalan dengan seruan DPRD Jatim agar seluruh elemen masyarakat turut menjaga kerukunan di Jawa Timur.

(Baca Selengkapnya: Ajakan DPRD Jatim menjaga kerukunan dan stabilitas sosial sebagai fondasi keamanan daerah)

Pengawasan Ormas Harus Preventif dan Berjenjang

Politisi Partai Gerindra ini menilai keselarasan kebijakan sangat penting, mengingat jumlah ormas di Jawa Timur mencapai ratusan ribu, sementara kewenangan dan akses data di daerah masih terbatas.

“Daerah adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka pengawasan tidak bisa hanya di level provinsi atau pusat, tetapi harus terintegrasi sampai kabupaten dan kota,” tegasnya.

Budiono mengapresiasi langkah Bakesbangpol Jatim yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ormas serta melakukan patroli dan pembinaan di daerah. Namun, ia menekankan perlunya dukungan regulasi dan akses data agar pengawasan tidak semata bersifat reaktif, melainkan preventif.

“Kami ingin pengawasan ini bukan hanya ketika ada masalah, tetapi bisa mencegah sejak awal. Ormas yang sehat harus dibina, yang menyimpang harus ditertibkan,” katanya.

Pendekatan pembinaan ini dinilai sejalan dengan berbagai inisiatif DPRD Jatim yang mendorong penguatan peran sosial masyarakat dan komunitas local.

(Baca Selengkapnya: Dukungan DPRD Jatim terhadap kegiatan sosial dan keagamaan sebagai penguat harmoni masyarakat)

Jaga Keamanan dan Iklim Investasi Jawa Timur

Lebih lanjut, Budiono menegaskan Komisi A DPRD Jatim dan Bakesbangpol memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta iklim investor di Jawa Timur.

“Jangan sampai ada oknum ormas yang bertindak seperti preman, mengganggu ketertiban, dan membuat investor ragu masuk ke Jawa Timur. Ini kepentingan bersama,” ujarnya.

Ke depan, Komisi A DPRD Jatim mendorong pemerintah pusat membuka akses data pendaftaran ormas kepada pemerintah daerah agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang.

“Kalau pusat, provinsi, dan kabupaten/kota searah, pengawasan ormas akan jauh lebih efektif dan Jawa Timur tetap kondusif,” pungkas Budiono.

Sebagai catatan, Bakesbangpol Jatim mencatat dari sekitar 121 ribu ormas di Jawa Timur, baru sekitar 1.300 organisasi yang terpantau dalam sistem pengawasan pemerintah provinsi.