APBD Jatim Perlu Ada Anggaran Pelestarian Lingkungan Hidup

Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Ma’mullah Harun, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan anggaran khusus pelestarian lingkungan hidup dalam APBD Jatim 2026. Usulan tersebut disebut selaras dengan Gerakan ASRI yang digagas Presiden Prabowo.

“Kenapa harus ada anggaran? Karena berbagai musibah bencana yang terjadi di Indonesia dipicu oleh kerusakan lingkungan. Jadi perlu ada anggaran untuk lingkungan hidup yang nantinya menggerakkan OPD termasuk masyarakat untuk gerakan peduli lingkungan,” ungkap Ma’mullah Harun saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/02/2026).

Menurutnya, penguatan anggaran lingkungan hidup dalam APBD Jatim 2026 menjadi langkah strategis untuk mencegah bencana serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Isu penganggaran ini juga berkaitan dengan dinamika pembahasan R-APBD 2026 di DPRD Jatim. Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menilai Raperda R-APBD 2026 layak dibahas lebih lanjut (baca selengkapnya: Banggar DPRD Jatim menyatakan R-APBD 2026 layak dibahas dan masuk tahap pendalaman anggaran: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14927/banggar-dprd-jatim-nilai-raperda-r-apbd-2026-layak-dibahas).

Di sisi lain, Fraksi PKB DPRD Jatim juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 (baca selengkapnya: PKB DPRD Jatim menilai ada ketimpangan distribusi anggaran dalam RAPBD 2026 yang perlu disesuaikan: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/14958/pkb-dprd-jatim-soroti-ketimpangan-anggaran-rapbd-2026).

Bahkan, adanya penurunan dana transfer sebesar Rp2,1 triliun turut memengaruhi penyesuaian struktur anggaran daerah (baca selengkapnya: Penurunan dana transfer Rp2,1 triliun berdampak pada penyesuaian R-APBD Jatim 2026: https://dprd.jatimprov.go.id/berita/15045/dana-transfer-turun-rp2-1-t-r-apbd-jatim-2026-disesuaikan).

Dorong Kerja Bakti ASN dan Sosialisasi Hingga Desa

Anggota Komisi A DPRD Jatim itu juga mendorong Pemprov Jatim menghidupkan kembali budaya kerja bakti di kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya konkret menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

“Kerja bakti gotong royong di internal OPD wajib dilakukan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan asri,” tegas politisi PKB asal Banyuwangi tersebut.

Ia menambahkan, sosialisasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara masif hingga tingkat desa. Menurutnya, pendekatan edukatif lebih efektif dibanding sekadar penerapan sanksi administratif.

“Sosialisasi membuang sampah pada tempatnya harus dilakukan mulai dari kota hingga tingkat desa. Jika hanya memberlakukan denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dan tidak mendidik,” ujarnya.

PKB Klaim Inisiasi Gerakan Lingkungan

Ma’mullah Harun menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ia menyatakan PKB menginisiasi program PB Ecogen sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan.

Selain itu, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur beberapa waktu lalu, setiap kader diwajibkan membawa 10 bibit pohon untuk ditanam di berbagai wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari gerakan penghijauan.

Gerakan ASRI sendiri merupakan inisiatif nasional yang mengajak seluruh elemen masyarakat mewujudkan Indonesia yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Program tersebut difokuskan pada pengurangan sampah serta peningkatan kesadaran kebersihan lingkungan.