gerbang baru nusantara

Kasus Roti berjamur dan telur kotor di Magetan, Deni Wicaksono Soroti Kinerja Satgas MBG Jatim

Temuan roti berjamur dan telur kotor dalam Program MBG di Magetan disorot DPRD Jatim. Deni Wicaksono mendesak Satgas MBG memperketat pengawasan dan evaluasi transparan.

Ari Setiabudi
Jumat, 27 Februari 2026
Bagikan img img img img
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti temuan roti berjamur dan telur kotor dalam Program MBG di Magetan.

Temuan MBG di Magetan Jadi Sorotan DPRD Jatim

SURABAYA – Sejumlah temuan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Jawa Timur kembali memicu sorotan publik. Temuan roti berjamur dan telur rebus yang cangkangnya masih terdapat kotoran ayam di Kabupaten Magetan mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.

Deni menyatakan bahwa kasus tersebut harus segera disikapi oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG Jatim karena dinilai meresahkan masyarakat.

“Kasus telur di Magetan ini harus segera disikapi. Kasus serupa bisa saja terjadi di wilayah lain meskipun dengan bentuk berbeda. Satgas di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan,” ujar Deni pada Jumat (27/02/2026).

Desak Pengawasan dan Evaluasi Transparan Program MBG

Menurut Deni, selain temuan telur yang masih terdapat kotoran ayam, banyak aduan masyarakat terkait kualitas MBG selama bulan Ramadan. Ia menyebut kualitas makanan dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada persoalan dalam pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegasnya.

Deni meminta Satgas MBG di daerah lebih aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terhadap kesesuaian menu dengan pagu biaya.

“Ingat, program yang menyangkut hak gizi masyarakat dan menggunakan anggaran negara tidak boleh lepas dari akuntabilitas,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut juga mendesak evaluasi terbuka dan transparan. Ia meminta setiap laporan masyarakat melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang nyata, termasuk oleh Satgas MBG di daerah.

“Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan mulia program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan. Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek.

Sistem Quality Control dan Peran Satgas MBG Jatim

Diketahui, pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan menjadi sorotan setelah ditemukan paket makanan berisi roti berjamur serta telur rebus yang cangkangnya masih berlumur sisa kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Temuan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran publik terhadap sistem quality control pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.

Satgas MBG Jatim yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dinilai perlu memperkuat respons dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebelumnya, DPRD Jatim juga meminta Inspektorat mengawal pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih untuk memastikan akuntabilitas anggaran DPRD Jatim pun menegaskan tata kelola penyedia MBG harus diperketat agar standar mutu dan gizi tetap terjaga Selain itu, muncul pula usulan agar dana MBG dititipkan melalui mekanisme tertentu guna memperkuat pengawasan distribusi

baca selengkapnya:

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu