Ketua DPRD Provinsi Jatim Apresiasi Pemprov Jatim Raih WTP ke-11

Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. H. M. Musyafak Rouf, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan.

“Alhamdulillah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah disampaikan dan status WTP kembali diberikan. Ini merupakan sebuah kenikmatan dan rasa syukur yang mendalam bagi warga Jawa Timur dan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Musyafak di Lobi Gedung Indrapura DPRD Jatim, Selasa (09/06/2026).

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui kerja sama dengan BPK RI guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola APBD

DPRD Jatim Siap Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Musyafak menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. DPRD Jawa Timur akan terus mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Mudah-mudahan rekomendasi-rekomendasi yang masih ada akan segera kita tuntaskan dan kita selesaikan sebagaimana amanat BPK sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,” katanya.

Menurut Musyafak, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas APBD, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami di DPRD tentu merespons sangat baik status WTP yang telah diberikan oleh BPK. Mudah-mudahan capaian ini bisa terus dipertahankan dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, serta keterbukaan dalam pengelolaan APBD Jawa Timur pada masa mendatang,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat pengawasan aset daerah untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

PKB Dorong Perbaikan Berkelanjutan Tata Kelola Keuangan

Dalam kesempatan tersebut, Musyafak juga menyampaikan bahwa Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan berbagai penyempurnaan sesuai masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam penggunaan anggaran publik, termasuk dana bantuan politik (Banpol).

“Dengan adanya berbagai regulasi baru dan peningkatan bantuan politik pada tahun-tahun mendatang, tentu penggunaannya harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, dan proporsional,” ujarnya.

Baca Selengkapnya: Penyerahan LHP BPK RI kepada Pemprov Jatim dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim menjadi momentum evaluasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah