DPRD Jatim Soroti Nasib 7.000 PMI di Timur Tengah, Pemprov Diminta Siapkan Perlindungan dan Antisipasi Evakuasi

DPRD Jatim Minta Perlindungan PMI di Tengah Konflik Timur Tengah

SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menyoroti keberadaan sekitar 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut.

Renny meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan keselamatan pekerja migran asal Jawa Timur.

Menurutnya, situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena ribuan PMI asal Jawa Timur masih bekerja di sejumlah negara di kawasan tersebut.

“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” ujar Renny.

Pemprov Diminta Siapkan Pemetaan dan Skenario Evakuasi

Renny yang juga anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif apabila konflik di Timur Tengah semakin meningkat.

Langkah tersebut meliputi pemetaan lokasi pekerja migran asal Jawa Timur serta penyusunan skenario evakuasi apabila kondisi keamanan memburuk.

“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jawa Timur yang berada di Timur Tengah benar-benar update. Jika situasi tidak kondusif, langkah-langkah evakuasi harus dipersiapkan sejak dini,” tegasnya.

Pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam memastikan perlindungan PMI sejak proses penempatan hingga saat bekerja di luar negeri

baca selengkapnya:

• Komisi E DPRD Jatim meminta pengawasan ketat terhadap penempatan PMI asal Jawa Timur  

Sekitar 7.000 PMI Jatim Bekerja di Timur Tengah

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Jumlah terbesar berada di beberapa negara tujuan utama pekerja migran, seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar.

Meski sebagian besar PMI tidak berada langsung di wilayah konflik, pemerintah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat muncul akibat eskalasi geopolitik di kawasan tersebut.

Isu perlindungan warga negara dan pengawasan kebijakan publik juga sering menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam berbagai forum aspirasi masyarakat. Selain itu, DPRD Jawa Timur juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat

baca selengkapnya:

• aktivis mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait persoalan pertambangan kepada DPRD Jatim sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif

• DPRD Jatim mengajak instansi dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah selama Ramadan  

PMI Disebut Pahlawan Devisa

Renny menambahkan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu negara, termasuk pemerintah daerah, harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka,” pungkasnya.