Suli Da'im Prihatin Adanya Kebijakan Pemotongan Jaspel Nakes

DPRD Jatim Nilai Pemotongan Jaspel Nakes Berpotensi Ganggu Kesejahteraan

Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Daim, M.M., menyampaikan keprihatinan atas kebijakan pemotongan uang kinerja, insentif, atau Jasa Pelayanan (Jaspel) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

RSUD yang dimaksud antara lain RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD Dr. Soedono Madiun, RS Haji Surabaya, dan RSJ Menur Surabaya.

Menurut Suli Daim, pemotongan insentif yang disebut mencapai hampir 50 persen dengan alasan efisiensi anggaran dinilai kurang tepat karena berpotensi memengaruhi kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saya menilai kebijakan ini kurang tepat dan dapat melukai rasa keadilan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Suli Daim.

Beban Kerja Tinggi Dinilai Tidak Seimbang dengan Pendapatan

Ketua Umum IKA UMSurabaya tersebut menilai pemotongan Jaspel dan TPP hingga hampir 50 persen berpotensi berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kesehatan.

Menurutnya, tenaga kesehatan di RSUD tipe A dan B milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki beban kerja yang tinggi, namun tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diterima setelah adanya pemotongan tersebut.

“Efisiensi seharusnya tidak mengorbankan hak-hak tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik. Pemotongan ini menimbulkan syok dan keresahan di kalangan ASN dan tenaga kesehatan,” katanya.

Isu kesejahteraan tenaga kesehatan sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur, termasuk saat menerima aspirasi tenaga kesehatan terkait kebijakan sektor kesehatan nasional Selain itu, kebutuhan tenaga kesehatan di Jawa Timur juga masih cukup besar untuk mendukung pelayanan publik yang optimal

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyatakan siap mengawal aspirasi tenaga kesehatan terkait kebijakan kesehatan nasional

• DPRD Jatim menyoroti kebutuhan tambahan tenaga kesehatan dan guru di Jawa Timur

DPRD Jatim Dorong Evaluasi Kebijakan oleh Pemprov

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim tersebut mengingatkan bahwa penurunan kesejahteraan tenaga kesehatan berpotensi memengaruhi motivasi kerja serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia juga menilai perlu adanya evaluasi kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara tuntutan kinerja dengan hak yang diterima tenaga kesehatan.

“Perlu evaluasi ulang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara kinerja yang dituntut dan hak yang diterima oleh tenaga kesehatan,” jelas anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX tersebut.

Sebelumnya, berbagai kebijakan di sektor kesehatan juga sempat menjadi perhatian tenaga kesehatan di Jawa Timur karena dinilai berdampak pada sistem pelayanan kesehatan

baca selengkapnya:

• tenaga kesehatan Jawa Timur menyampaikan sejumlah keluhan terhadap kebijakan sektor kesehatan

Suli Daim berharap pemerintah provinsi dapat melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar kesejahteraan tenaga kesehatan tetap terjaga sekaligus memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal.