Jatim Butuh Banyak Tenaga Kerja Nakes Dan Guru

Anggota DPRD Jawa Timur Zeiniye berharap ada prioritas penempatan bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)sebelum pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait rekrutmen ASN maupn PPPK baru.

"Kemarin dulu sudah ada rekrutmen sampai ikut tes bahasa Inggris. Lalu sekarang mereka menunggu penempatan yang tak kunjung ditempatkan. Saya minta ditempatkan dulu dan masalah ini dituntaskan sebelum ada regulasi baru terkait rekrutmen ASN maupun PPPK baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya polemik baru dalam proses rekrutmen,"jelasnya, Rabu (15/3/2023).

Politisi PPP ini mengatakan pada prinsipnya dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk melakukan rekrutmen PPPK baru ditahun 2023 disektor nakes (tenaga kerja) dan tenaga pendidikan.

" Sebelum melakukan rekrutmen tersebut, harus ada pemetaan yang jelas. Kalau Nakes diakui banyak kurang untuk penempatan. Banyak desa sampai tingkat terpencil tidak tenaga kesehatan. Ini harus diprioritaskan,
termasuk tenaga pendidikan. Dua tenaga kerja inilah yang mendasar sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,"jelas wanita asal Situbondo ini.

Sedangkan untuk posisi keuangan, lanjutnya, harus ada kebijakan fiskal dari pusat ke daerah" Dengan kondisi saat ini, untuk melakukan rekrutmen PPPK tidak ada penambahan dana DAU.  Harus ada penghitungan
ulang terhadap transfer dana DAU untuk menambah anggaran rekrutmen PPPK,"sambungnya.

Jika DAU  tetap dan rekrutmen dilakukan, lanjut Zeiniye, akan menjadi beban cukup besar bagi propinsi hingga kabupaten dan kota."Untuk tingkat kabupaten atau kota misalnya, jika tetap melakukan rekrutmen,
tentunya diperkirakan bisa menghabiskan anggaran Rp 20 Miliar. Itupun hanya untuk ratusan tenaga PPPK, apalagi sekarang ini mau dituntaskan sekali untuk PPPK disektor nakes dan tenaga pendidikan,"jelasnya.

Dengan fakta tersebut, katanya, pihaknya mendorong agar ada tambahan kebijakan fiskal DAU dalam proses rekrutmen PPPK yang baru.