Jemaah Umroh Tertahan, DPRD Jatim Minta Pemerintah Buka Posko Komunikasi

DPRD Jatim Soroti Dampak Geopolitik Timur Tengah terhadap Jemaah Umrah

Surabaya – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan sejumlah jalur penerbangan menuju wilayah sekitar Arab Saudi. Kondisi ini menyebabkan ribuan jemaah umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, tertahan di Tanah Suci.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah.

Pernyataan tersebut disampaikan Puguh pada Kamis (05/03/2026) di Surabaya.

Menurutnya, pemerintah perlu segera membuka jalur komunikasi khusus yang terintegrasi dengan biro perjalanan umrah yang saat ini mendampingi jemaah di Arab Saudi.

“Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mengawal jemaahnya di sana,” ujar Puguh.

Posko Komunikasi Dinilai Penting untuk Koordinasi Pemerintah dan Travel

Puguh menjelaskan, komunikasi yang intens antara pemerintah, biro perjalanan, dan jemaah sangat penting untuk mencegah kemungkinan jemaah terlantar di tengah situasi yang tidak menentu akibat gangguan penerbangan.

Menurutnya, sebagian besar paket perjalanan umrah telah disusun dalam skema biaya yang tetap, sehingga perubahan jadwal penerbangan dapat menimbulkan persoalan baru bagi penyelenggara perjalanan.

“Komunikasi ini penting karena paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat fix. Jika penerbangan tertunda, travel bisa kesulitan memperpanjang masa tinggal jemaah tanpa biaya tambahan,” jelasnya.

Permasalahan yang menimpa jemaah umrah Indonesia di luar negeri sebelumnya juga pernah menjadi perhatian DPRD Jawa Timur, terutama terkait perlindungan jemaah dan tanggung jawab penyelenggara perjalanan ibadah. Selain itu, DPRD Jawa Timur juga sering menerima aspirasi dari pekerja migran Indonesia maupun warga yang berada di luar negeri, termasuk saat kunjungan ke Arab Saudi Dalam berbagai kesempatan, DPRD Jatim juga mendorong penguatan dukungan ekonomi bagi masyarakat melalui sektor perbankan dan UMKM agar ketahanan ekonomi warga tetap terjaga

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti persoalan jemaah umrah yang gagal berangkat akibat dugaan kelalaian pihak terkait

• anggota DPRD Jatim menerima aspirasi pekerja migran Indonesia saat kegiatan di Arab Saudi

• Komisi C DPRD Jatim mendorong program pembiayaan bagi UMKM melalui bank daerah dan BPR

Negara Diminta Hadir Pastikan Keselamatan Jemaah

Puguh berharap pemerintah tidak hanya memantau situasi dari jauh, tetapi benar-benar memastikan seluruh jemaah Indonesia yang berada di Tanah Suci dalam kondisi aman.

Menurutnya, perhatian negara diperlukan bagi seluruh jemaah, baik yang baru tiba, yang sedang menjalankan ibadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan akibat gangguan penerbangan.

“Baik yang baru tiba, sedang beribadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan, negara harus hadir. Itu yang utama,” tegasnya.