Fraksi Gerindra DPRD Jatim Kritik Struktur Kemandirian Fiskal pada LKPj Gubernur

Gerindra Nilai Kinerja Fiskal Pemprov Jatim Cukup Kuat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (09/04/2026).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara umum menunjukkan hasil yang cukup kuat.

Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar Rp31,20 triliun atau 93,82 persen.

Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 61,71 persen atau sebesar Rp18,44 triliun, melampaui target hingga 107,83 persen.

Meski demikian, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran.

“Ukuran utama bukan hanya tingginya realisasi, tetapi sejauh mana capaian itu benar-benar dirasakan rakyat dalam bentuk layanan, kesempatan kerja, dan keadilan pembangunan,” tegas Benjamin.

Baca Selengkapnya: Persetujuan DPRD Jatim terhadap LKPj Gubernur 2024 dan Catatan Evaluasi Fraksi-Fraksi

Fraksi Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen atau melampaui target pemerintah daerah. Namun, fraksi tersebut mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa? Apakah sudah memperkuat pendapatan masyarakat dan memperluas kerja formal?” ujar Benjamin.

Menurut Fraksi Gerindra, pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus tinggi, tetapi juga berkualitas, merata, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen juga diapresiasi. Akan tetapi, Fraksi Gerindra menilai masih banyak masyarakat berada dalam kategori rentan miskin.

“Mereka mungkin tidak lagi masuk kategori miskin, tetapi masih sangat mudah jatuh miskin kembali saat terjadi tekanan ekonomi,” kata Benjamin.

Fraksi Gerindra juga mencatat penurunan rasio gini menjadi 0,359 sebagai capaian positif. Meski begitu, pemerataan pembangunan antarwilayah dinilai masih perlu diperkuat.

Selain ketimpangan ekonomi, Fraksi Gerindra turut menyoroti ketimpangan gender dan meminta langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan.

Baca Selengkapnya: Rekomendasi Seluruh Fraksi DPRD Jatim terhadap LKPj Gubernur Jawa Timur 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai 76,13 dinilai sebagai capaian positif. Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan masih adanya persoalan mendasar, terutama terkait kualitas pendidikan dan keterhubungan lulusan dengan dunia kerja.

“Yang dibutuhkan bukan hanya IPM naik, tetapi kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” tegas Benjamin.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,71 persen juga mendapat apresiasi. Akan tetapi, Fraksi Gerindra mempertanyakan kualitas pekerjaan yang tersedia, khususnya terkait ketersediaan lapangan kerja formal dan layak.

“Rakyat butuh pekerjaan yang memberi kepastian dan martabat,” ujarnya.

Di sektor investasi, Fraksi Gerindra mencatat realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp147,7 triliun. Namun, investasi dinilai harus berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan UMKM, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Baca Selengkapnya: Enam Catatan Fraksi Gerindra terhadap LKPj Gubernur Jawa Timur 2024

Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan lingkungan hidup di Jawa Timur. Kualitas udara yang belum memenuhi target serta tingginya angka bencana sepanjang tahun 2025 dinilai menjadi perhatian serius.

Sebanyak 351 kejadian bencana tercatat sepanjang tahun 2025 dengan 106 korban meninggal dunia dan puluhan ribu warga terdampak.

“Jangan jadikan indeks lingkungan sebagai tameng narasi. Ini harus jadi peringatan serius,” tegas Benjamin.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi Gerindra menilai reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada capaian indeks administratif semata.

Fraksi tersebut juga meminta peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan integritas pemerintahan agar transformasi digital benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembahasan LKPj Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi yang substantif, bukan sekadar formalitas tahunan.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya laporan bahwa pemerintah telah bekerja, tetapi bukti nyata bahwa hasilnya dirasakan secara adil,” pungkas Benjamin.