Soroti Ketimpangan Ekonomi Jatim, Pansus LKPj Sebut Daerah Rawan Miskin Belum Terjangkau

SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Jawa Timur menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini belum bersifat inklusif karena manfaat pembangunan belum menjangkau daerah-daerah rawan miskin, terutama di kawasan Madura dan Tapal Kuda.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, mengatakan pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar sehingga ketimpangan kesejahteraan antarwilayah masih menjadi persoalan serius.

“Artinya, pertumbuhan yang terjadi masih terpusat di wilayah tertentu saja, seperti kawasan industri dan kota besar, belum menjangkau daerah-daerah rawan miskin di Madura dan Tapal Kuda. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif,” tegas Khusnul, Jumat (10/04/2026).

Menurut hasil pendalaman pansus, meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan tren positif, kondisi tersebut belum mampu mengubah peta kemiskinan di wilayah pinggiran secara signifikan. Pansus LKPJ DPRD Jatim menyoroti empat kabupaten yang dalam lima tahun terakhir masih berada dalam klaster kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Sampang dengan angka kemiskinan mencapai 20 persen, Kabupaten Bangkalan 18 persen, Kabupaten Sumenep 17 persen, dan Kabupaten Probolinggo 16,31 persen.

Khusus Kabupaten Bangkalan, pansus memberikan perhatian khusus karena memiliki indeks keparahan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti kebijakan ekonomi belum menyentuh akar persoalan kemiskinan secara efektif.

“Pertumbuhan ini belum banyak berdampak pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Kami menilai ke depan, kebijakan tidak boleh hanya fokus pada angka agregat provinsi, tetapi harus ada intervensi khusus dan afirmatif untuk empat kabupaten prioritas ini agar kesejahteraan benar-benar merata,” ujarnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga mengungkapkan angka kemiskinan Jawa Timur masih bertahan pada level 9,57 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, tingkat pengangguran sebesar 4,36 persen dinilai belum mencerminkan kesejahteraan riil masyarakat akibat rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia.

“Pengangguran memang rendah, yakni 4,36 persen, tetapi kualitas kerja masih rendah. Banyak masyarakat bekerja, tetapi tetap miskin,” jelas Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur itu.

Baca Selengkapnya:

• FPKS DPRD Jatim Minta Evaluasi LKPJ 2025 Lebih Substantif 

• Pansus DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Data Kemiskinan dan Masalah Aset

Secara agregat, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen dengan tingkat inflasi terkendali pada angka 2,85 persen. Namun, Pansus LKPJ DPRD Jatim menilai capaian tersebut belum menjadi jaminan penurunan kemiskinan secara merata di seluruh daerah.

“Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Jatim 5,33 persen dengan inflasi 2,85 persen menunjukkan stabilitas positif. Namun, menurut pandangan pansus, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat belum signifikan dan belum merata,” pungkas Khusnul.