Pansus LKPJ Gubernur Jatim : Banyak Program OPD Belum Maksimal Jalankan Program Gubernur

Surabaya – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur DPRD Jawa Timur, Siadi, mengungkapkan bahwa sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai belum maksimal dalam menjalankan program prioritas Nawa Bhakti Satya Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

 “Saya mengambil contoh program Jatim Kerja. Hingga saat ini belum terlihat upaya signifikan untuk menampilkan program yang mampu menciptakan lapangan kerja. Terkesan berjalan di tempat,” ujar Siadi pada Jumat (17/04/2026). Sorotan terhadap capaian kinerja pemerintah daerah juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur.

baca selengkapnya:

• evaluasi indikator kinerja dan pengawasan DPRD terhadap capaian program pemerintah daerah 

Menurut Siadi, Jawa Timur saat ini membutuhkan program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

“Saat ini sedang terjadi krisis global. Angka pengangguran meningkat dan perlu segera diatasi dengan program yang tepat,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Evaluasi terhadap capaian pembangunan, termasuk aspek lingkungan dan ekonomi, juga menjadi perhatian Pansus LKPJ.

baca selengkapnya:

• pembahasan anomali indikator lingkungan dan kaitannya dengan kinerja pembangunan daerah 

Selain program Jatim Kerja, Siadi juga menyoroti pelaksanaan program Jatim Sejahtera yang dinilai belum berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya melihat bantuan bagi pelaku UMKM di Jawa Timur belum maksimal. Di tingkat kabupaten dan kota, masih banyak UMKM yang belum tersentuh program OPD,” ungkapnya.

DPRD Jawa Timur sebelumnya juga menekankan pentingnya capaian kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat

baca selengkapnya:

• dorongan agar program pemerintah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada periode kedua kepemimpinannya menjalankan program Nawa Bhakti Satya Jilid II sebagai sembilan prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini dijalankan bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dengan fokus pada peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial melalui berbagai inovasi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Milenial Job Center.

Pernyataan Siadi menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD Jawa Timur terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung pada masyarakat