Harga Telur Anjlok, DPRD Jatim Akan Panggil OPD Terkait

DPRD Jatim Siapkan Pemanggilan OPD Terkait Harga Telur Anjlok

SURABAYA – Anjloknya harga telur di tingkat peternak mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Para legislator mendorong pemerintah di berbagai tingkatan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Jawa Timur berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna meminta penjelasan sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat terhadap fenomena tersebut.

Langkah itu diambil setelah muncul berbagai keluhan dan aksi protes dari peternak ayam petelur yang mengalami kerugian akibat anjloknya harga telur di tingkat kandang.

“Komisi B memang berencana demikian (memanggil dinas terkait),” ujar Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, Selasa (02/06/2026).

Menurut Erma, persoalan harga telur yang terus menurun harus disikapi secara serius karena menyangkut keberlangsungan usaha peternak rakyat yang menjadi bagian penting dalam rantai ketahanan pangan nasional.

DPRD Jatim Dorong Subsidi Pakan dan Optimalisasi MBG

Erma menegaskan bahwa anjloknya harga telur harus segera dicarikan solusi agar tidak memicu kerugian yang lebih besar bagi peternak.

Ia menyatakan sependapat apabila pemerintah memberikan subsidi pakan ternak sekaligus mengoptimalkan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Memang perlu, khususnya subsidi pakan ayam agar peternak tidak collapse. Selain itu, kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyerapan telur dalam menu MBG juga perlu diperbanyak,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mengusulkan pemanfaatan Program MBG untuk membantu menjaga stabilitas harga telur dan melindungi peternak rakyat

• DPRD Jatim mendesak pemerintah memangkas rantai distribusi telur untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan menjaga stabilitas harga

Peternak Rakyat Hadapi Tekanan Berat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya menjelaskan bahwa untuk membantu meringankan beban peternak, pemerintah tengah menyiapkan skema subsidi harga jagung melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

Kebijakan tersebut disiapkan mengingat tingginya harga pakan yang terjadi di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak.

Sementara itu, aksi protes peternak ayam petelur juga terjadi di Kabupaten Blitar. Ratusan peternak dari Blitar Raya, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek menggelar aksi damai sekaligus membagikan telur gratis kepada masyarakat di depan Kantor Bupati Blitar, Senin (01/06/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi harga telur yang terus mengalami penurunan dalam dua bulan terakhir.

Koordinator aksi, Suyanto, menyebut sekitar satu juta butir telur dibagikan secara gratis kepada masyarakat menggunakan sekitar 200 unit kendaraan pikap.

“Ini bentuk keprihatinan kami terhadap harga telur yang terus turun,” kata Suyanto.

Menurutnya, harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram.

Di sisi lain, harga bahan baku pakan terus mengalami kenaikan sehingga memperbesar beban operasional peternak.

“Kami berharap harga pakan dapat kembali stabil dan harga telur sesuai dengan HAP, yaitu Rp24.500 per kilogram hingga Rp26.500 per kilogram,” ungkapnya.

Persoalan yang dihadapi peternak tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian dan peternakan rakyat ketika menghadapi tekanan ekonomi yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha masyarakat.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong dukungan anggaran dan perlindungan bagi sektor pertanian yang terdampak berbagai kondisi di lapangan demi menjaga keberlanjutan usaha masyarakat

Dengan kondisi harga telur yang masih berada di bawah biaya produksi, DPRD Jawa Timur menilai diperlukan intervensi yang cepat dan terukur agar peternak rakyat tidak semakin tertekan.