Apresiasi WTP ke-11, Suli Da'im: Sebut Prestasi Harus Menjadi Energi Perbaikan Tata Kelola

DPRD Jatim Apresiasi Raihan WTP ke-11 Pemprov Jawa Timur

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da'im, M.M., mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mampu mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut.

Menurut Suli Da'im, raihan WTP selama sebelas tahun berturut-turut bukanlah capaian yang sederhana. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas yang baik.

“Atas nama Fraksi PAN dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas laporan keuangan sehingga kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI,” ujarnya, Selasa (09/06/2026).

Baca selengkapnya: Ketua DPRD Jatim mengapresiasi raihan WTP ke-11 sekaligus mendorong penyelesaian seluruh rekomendasi BPK

WTP Bukan Tujuan Akhir, Rekomendasi BPK Harus Dituntaskan

Namun demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) tersebut mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Secara akademik perlu dipahami bahwa Opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan berarti seluruh aspek tata kelola pemerintahan telah sempurna. Karena itu, catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Suli menilai temuan BPK terkait keterlambatan pekerjaan infrastruktur, pengelolaan bantuan keuangan desa, serta jaminan reklamasi dan pascatambang harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur tersebut, dalam perspektif good governance, kualitas birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan program, ketepatan waktu pekerjaan, serta kemampuan meminimalkan potensi kerugian daerah.

“Temuan BPK jangan dipandang sebagai kritik yang melemahkan, tetapi sebagai mekanisme koreksi yang sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah,” katanya.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim menilai rekomendasi BPK harus menjadi dasar perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah

Pengawasan DPRD Diperkuat Demi Kesejahteraan Masyarakat

Suli juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan tingkat penyelesaian mencapai 86,20 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai catatan hasil pemeriksaan.

Meski demikian, ia berharap tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga menyentuh perbaikan tata kelola yang bersifat sistemik agar persoalan serupa tidak berulang pada tahun-tahun mendatang.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, kami akan terus mendorong agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan APBD Jawa Timur semakin efektif, efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Anggota DPRD dari Dapil IX tersebut menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP harus menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan iklim investasi, serta mempercepat pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim meminta capaian WTP diikuti peningkatan kualitas pembangunan dan penurunan kemiskinan

“Prestasi WTP ke-11 ini patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan tata kelola ke depan semakin kompleks. Karena itu, budaya evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan pengawasan harus terus dilakukan agar Jawa Timur semakin maju dan semakin akuntabel,” pungkasnya.