Apresiasi Capaian Laporan Kinerja Presiden Prabowo, Cahyo Harjo Prakoso: Bukti Keberpihakan pada Kualitas Hidup Masyarakat

SURABAYA — Laporan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI mendapat apresiasi dari Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso.

Cahyo menilai capaian dan target program strategis yang disampaikan Presiden, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Saya mendukung dan mengapresiasi laporan hasil kinerja serta target-target program strategis Bapak Presiden, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Ini merupakan perwujudan semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” ujar Cahyo usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim yang mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dari ruang paripurna DPRD Jatim, Jumat (14/08/2026).

Cahyo menilai arah kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama 21 bulan pemerintahan, Presiden melaporkan telah mengesahkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.

“Program-program yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang layak,” kata pria yang juga Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.

Cek Kesehatan Gratis dan Jaminan Kesehatan

Di sektor kesehatan, Cahyo mengapresiasi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 108 juta masyarakat. Pemerintah juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

“Upaya menggeser paradigma kesehatan dari mengobati menjadi mencegah merupakan langkah yang sangat baik. Cek kesehatan gratis, penguatan JKN, penanganan stunting, dan TBC harus terus diperluas agar kualitas manusia Indonesia semakin kuat,” ucapnya.

Menurut Cahyo, penguatan layanan kesehatan juga harus diikuti dengan penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di daerah.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya menyoroti tingginya kasus TBC di Surabaya dan mendorong penguatan skrining, edukasi, pendampingan pasien, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan penyebaran penyakit

Pendidikan, MBG, dan Pengentasan Kemiskinan

Di bidang pendidikan, Cahyo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis. Program-program tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dapat membuka ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat.

“Program pendidikan harus menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, renovasi sekolah, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat harus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” tutur Cahyo.

Menurut dia, target renovasi 71.744 sekolah pada 2026 serta keberadaan 182 Sekolah Rakyat rintisan menunjukkan skala intervensi pemerintah yang besar. Ia menilai program tersebut perlu diiringi pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan.

Cahyo juga menilai pelaksanaan MBG perlu terus dikawal untuk memastikan program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi dan kualitas hidup anak.

Baca Selengkapnya: Cahyo Harjo Prakoso telah meninjau langsung pelaksanaan MBG di SDN Perak Utara III/60 Surabaya dan mengapresiasi kualitas menu, ketepatan distribusi, serta koordinasi antara sekolah dan SPPG

Digitalisasi Bantuan Sosial

Sementara di sektor sosial, Cahyo mengapresiasi digitalisasi pendaftaran bantuan sosial yang telah berjalan di 143 kabupaten/kota pada 26 provinsi.

Menurutnya, digitalisasi dapat membantu memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat miskin.

“Saya melihat akurasi data menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak masih menerima. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Cahyo juga mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat melalui program revitalisasi rumah maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurut dia, program tersebut melengkapi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Revitalisasi rumah atau BSPS yang juga digalakkan ini merupakan upaya holistik dari Bapak Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki rumah yang nyaman, kesehatan yang prima, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujar Cahyo.

Pembangunan Kesejahteraan Harus Terintegrasi

Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo menilai pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial.

Perbaikan hunian, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata.

“Ketika rumahnya layak, kesehatannya terjaga, dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, maka keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk keluar dari kemiskinan. Ini yang harus kita kawal bersama agar program-program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Cahyo berharap capaian tersebut terus dikawal pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari meningkatnya kualitas hidup rakyat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya angka capaian, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya. Ketika rakyat lebih sehat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan keluarga miskin memperoleh perlindungan sosial yang tepat, di situlah semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur benar-benar hadir,” pungkasnya. (Ari)