HUT ke-81 RI: DPRD Jatim Dorong Kemerdekaan Hakiki, dari Keadilan hingga Perlindungan Anak

SURABAYA — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mendorong makna kemerdekaan yang lebih substantif. Kemerdekaan dinilai tidak cukup dimaknai secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, pendidikan, perlindungan masyarakat, hingga pemberdayaan kelompok rentan.

Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak Rouf, mengatakan kemerdekaan yang hakiki harus dirasakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki 81 tahun Indonesia merdeka. Harapan dan keinginan kami maknanya itu adalah merdeka yang hakiki," ujar Musyafak seusai mengikuti Upacara HUT ke-81 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/08/2026).

Menurut Musyafak, kemerdekaan harus tercermin melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi bagian penting dari kemerdekaan.

"Merdeka yang hakiki itu artinya bahwa dalam bidang hukum kita harus sesuai dengan rasa keadilan, dalam bidang ekonomi tentu kesejahteraan kita harus merdeka, kan gitu," ujar dia.

Ia menuturkan, berbagai program kesejahteraan di Jatim terus dijalankan, meski masih menghadapi keterbatasan fiskal. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah ketepatan sasaran bantuan sosial karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat.

"Misalkan dalam hal rumah layak huni, kemudian juga yang lainnya, termasuk juga terkait masalah bansos yang masih banyak tidak sesuai dengan desil yang kita inginkan. Karena memang masyarakat ini desilnya ini selalu terus berubah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu," ucap dia.

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Jadi Pekerjaan Rumah

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan generasi muda. Salah satunya persoalan anak tidak sekolah yang masih mencapai sekitar 44.000 anak dari jenjang SD hingga SMA.

"Dari sisi pendidikan itu kita masih punya PR (pekerjaan rumah) 44.000 anak tidak sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA itu dibutuhkan untuk mereka supaya tidak lagi tidak sekolah," ujar Sri Untari.

Menurut dia, pemerintah pusat telah menjalankan sejumlah skema pendidikan untuk menjangkau anak-anak tersebut, termasuk Program Paket A, B, C, serta SMA terbuka. Upaya itu dinilai penting agar anak yang sempat berhenti sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.

"Nah, ini menjadi salah satu cara kita supaya anak-anak tidak sekolah ini segera bisa merampungkan. Jadi, walaupun tidak mudah dalam rangka untuk memproses ke depan karena halangan orang tua, karena pekerja, kemudian anaknya sendiri nggak mau lagi," katanya.

Selain akses pendidikan, Sri Untari mengungkapkan persoalan kesehatan mental anak juga menjadi perhatian. Ia menyebut banyak anak dan mahasiswa menghadapi tekanan psikologis yang membutuhkan penanganan bersama.

"Yang kedua, di antara anak-anak yang sekolah ini banyak yang depresi. Ini menjadi temuan baru bagi kita. Di Rumah Sakit Jiwa Menur banyak sekali, hampir mencapai 100 ribu anak di seluruh Jawa Timur. Mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Ini PR berat kita untuk anak-anak," tegas dia.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim konsisten menekankan bahwa perlindungan anak harus diperkuat melalui keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah

• Suli Da'im juga menekankan perlunya aksi nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, termasuk menghadapi ancaman di ruang digital

Perlindungan Anak dan Perempuan Perlu Diperkuat

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian Komisi E. Sri Untari mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja, terdapat potensi PHK terhadap lebih dari 2.000 pekerja di Jatim. Karena itu, ia mendorong penguatan mitigasi dan dialog tripartit antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan.

Pada sisi lain, ia juga menyoroti ancaman kebakaran hutan, khususnya di kawasan Gunung Bromo, yang dinilai perlu ditangani dengan pendekatan mitigasi dan kolaborasi bersama perguruan tinggi.

"Di Bromo seperti tiap tahun karena climate change. Saya kira climate change ini perlu untuk dilakukan upaya mitigasi melalui kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki program seperti ini," sebutnya.

Menurut Sri Untari, pencegahan kebakaran penting karena kawasan Bromo memiliki kekayaan hayati sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jatim.

"Gimana caranya supaya Bromo itu tidak selalu kebakaran dan gunung-gunung yang lain. Karena kebakaran di Bromo itu akan memberikan dampak yang luar biasa karena di sana banyak disimpan tanaman-tanaman langka yang hidup di Bromo. Nah, kemudian juga menjadi wisata sehingga ini juga PR," bebernya.

Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi agenda yang dinilai mendesak. Sri Untari menilai meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diantisipasi dengan membangun ekosistem sosial dan pendidikan yang lebih aman.

"Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat. Dan yang bikin saya sedih apa? (Penyebabnya) orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah," tuturnya.

Ia menekankan perlunya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi perempuan dan anak. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kesehatan dan keamanan generasi penerus.

"Karena dari merekalah generasi kita ini akan berlanjut. Tanpa ibu dan anak yang sehat, harapan kita untuk sampai 100 tahun lagi itu ada kecemasan," kata dia.

Sebaliknya, Sri Untari menyebut kondisi perempuan dan anak yang sehat akan menjadi modal penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Tapi kalau ibu dan anak-anak perempuan dan anak-anak umumnya sehat, itu kita menjadi sangat berbangga menuju Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka 2045 yang akan datang," paparnya.

DPRD Jatim Dorong Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Disabilitas

Sri Untari juga mendorong penguatan kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. DPRD Jatim melalui Komisi E telah menghasilkan Perda tentang perlindungan tempat cagar budaya.

"Berikutnya adalah urusan tentang kebudayaan. Bagaimana kita sebagai masyarakat kembali kepada mencintai budaya kita sendiri dengan cara berusaha untuk membangun, menghidupkan kembali. Kami di Komisi E sudah menghasilkan Perda tentang perlindungan tempat cagar-cagar budaya," ungkap dia.

Perhatian juga diberikan kepada penyandang disabilitas. Sri Untari menegaskan kelompok difabel harus dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

"Berikutnya kembali adalah anak-anak disabilitas. Saudara-saudara kita yang disabilitas sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki," kata dia.

Untuk itu, Sri Untari memastikan DPRD Jatim berkomitmen menyelesaikan Perda yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Regulasi tersebut ditargetkan menjadi salah satu hadiah pada momentum HUT ke-81 RI bagi masyarakat difabel di Jawa Timur.

"Maka, kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel. Ini tinggal satu langkah lagi. Insyaallah bulan Agustus akan kami laporkan komisi untuk bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan difabel se-Jawa Timur," tutupnya. (Wan)