Fraksi PKS Dorong Jatim Naik Kelas, Pengembangan Obat Bahan Alam Berbasis Riset

SURABAYA — Fraksi PKS DPRD Jawa Timur (FPKS) mendorong pengembangan Obat Bahan Alam (OBA) di Jawa Timur tidak berhenti pada potensi tanaman obat dan industri jamu. Jatim dinilai harus mampu melahirkan produk berbasis riset yang memiliki pembuktian ilmiah dan berdaya saing hingga berpeluang masuk dalam sistem pelayanan kesehatan.

Juru Bicara FPKS, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan potensi besar OBA di Jawa Timur harus diikuti penguatan riset, standardisasi, industri, hingga hilirisasi.

“Jawa Timur tidak cukup hanya menjadi daerah yang memiliki banyak tanaman obat, banyak industri, atau banyak produk jamu. Jawa Timur harus mampu menghasilkan produk Obat Bahan Alam berbasis riset yang memiliki pembuktian ilmiah, memenuhi standar, memiliki daya saing, dan dapat dimanfaatkan dalam sistem pelayanan kesehatan sesuai ketentuan,” tegas Puguh.

Menurutnya, arah kebijakan saintifikasi dan hilirisasi OBA perlu diperkuat agar hasil riset lokal dapat berkembang menjadi produk fitofarmaka dan berpeluang masuk dalam Formularium Fitofarmaka JKN atau Formularium Nasional Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan.

FPKS juga menyoroti pentingnya dukungan sistem informasi pengembangan OBA. Sistem tersebut harus menjamin keamanan data, dapat terhubung dengan sistem pemerintah pusat, mudah diakses pelaku UMKM, serta memiliki kepastian pembiayaan dan pemeliharaan.

FPKS Soroti Insentif Industri dan Penguatan UMKM

Sementara itu, terkait rencana pemberian insentif kepada industri besar yang membina usaha mikro dan kecil OBA, FPKS mendukung kebijakan tersebut dengan catatan persyaratan dan mekanismenya harus diperjelas.

Puguh menegaskan insentif tidak boleh sekadar menjadi penghargaan administratif bagi industri besar. Kebijakan itu harus menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan kelas usaha UMKM.

“Hubungan industri besar dan UMKM tidak hanya bersifat transaksional, tetapi membentuk kemitraan yang menghasilkan peningkatan kelas usaha,” katanya.

Karena itu, FPKS meminta pemberian insentif dilakukan secara transparan, akuntabel, selektif, dan berbasis kinerja.

FPKS Terima Pendapat Gubernur untuk Pembahasan Raperda

FPKS akhirnya menyatakan dapat menerima Pendapat Gubernur Jawa Timur untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut Raperda tentang Obat Bahan Alam, dengan tetap membuka ruang penyempurnaan substansi berdasarkan masukan seluruh fraksi dan pemangku kepentingan. (geh)

Baca Selengkapnya:

• FPKS sebelumnya mendorong ekosistem inovasi OBA yang menghubungkan petani, peneliti, UMKM, industri, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan

• Bapemperda DPRD Jatim mempercepat pembahasan Raperda Obat Bahan Alam dengan orientasi penguatan layanan kesehatan tradisional dan industri herbal

• DPRD Jatim menyiapkan Raperda Obat Bahan Alam untuk memperkuat tata kelola, pembuktian ilmiah, standardisasi, penelitian, hingga hilirisasi produk OBA