Komisi B DPRD Jatim Dorong LAKSMI Berkelanjutan untuk Perkuat UMKM Perempuan
Komisi B DPRD Jatim, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisinya Moch. Aziz, mendorong Program LAKSMI terintegrasi dengan pemberdayaan UMKM daerah agar pendampingan tidak berhenti pada pelatihan dan mampu meningkatkan kemandirian usaha perempuan.
SURABAYA — Program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (LAKSMI) 2026 dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian pelaku usaha mikro perempuan di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch. Aziz, mendorong agar program tersebut terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM di daerah dan tidak berhenti pada pelatihan.
LAKSMI untuk UMKM Perempuan Berdaya Saing Tinggi
LAKSMI 2026 diluncurkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, pada 23 September 2026. Program tersebut menyasar pengusaha mikro perempuan, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha, hingga akses pembiayaan.
Kementerian UMKM mencatat peluncuran LAKSMI 2026 diikuti 1.700 perempuan pengusaha mikro secara luring dan daring. Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Baca Selengkapnya:
-
Ibnu Alfandy Yusuf mewakili Komisi B DPRD Jatim menekankan pentingnya memperkuat UMKM agar tidak berhenti sebagai produsen, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah, pengolahan, pemasaran, dan akses pasar
-
Komisi B menegaskan kebijakan daerah perlu berfungsi sebagai fasilitasi bagi UMKM, termasuk melalui dukungan sertifikasi, sumber daya manusia, rantai pasok, pemasaran digital, dan akses ekspor tanpa menambah beban baru
-
Aulia Hany Komisi B DPRD Jatim menekankan program UMKM harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan pelaku usaha, termasuk akses modal, legalitas, sertifikasi, kapasitas produksi, distribusi, dan pasar
LAKSMI Perlu Terintegrasi dengan Program UMKM Jatim
Aziz menilai tantangan pelaku UMKM perempuan di Jawa Timur masih cukup beragam, mulai dari pemasaran dan akses pasar, digitalisasi usaha, literasi keuangan, legalitas, kualitas produksi, hingga akses kemitraan dan pembiayaan.
“Program seperti LAKSMI perlu terintegrasi dengan program UMKM di Jawa Timur, sehingga pembinaan berlanjut dan pelaku usaha semakin mandiri. Keberhasilannya juga harus terukur, mulai dari peningkatan omzet, perluasan pasar, legalitas, hingga peningkatan skala usaha,” ujar Aziz.
Menurutnya, kesinambungan pendampingan penting agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi mampu menerapkannya dalam pengembangan bisnis.
Kementerian UMKM sendiri menargetkan pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta mendorong keluarga rentan menuju kemandirian ekonomi. (Pr)










