gerbang baru nusantara

Komisi B DPRD Jatim Dorong LAKSMI Berkelanjutan untuk Perkuat UMKM Perempuan

Komisi B DPRD Jatim, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisinya Moch. Aziz, mendorong Program LAKSMI terintegrasi dengan pemberdayaan UMKM daerah agar pendampingan tidak berhenti pada pelatihan dan mampu meningkatkan kemandirian usaha perempuan.

Rahmat Hidayat
Jumat, 02 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch. Aziz, mendorong keberlanjutan Program LAKSMI untuk memperkuat kemandirian UMKM perempuan di Jawa Timur.

SURABAYA — Program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (LAKSMI) 2026 dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian pelaku usaha mikro perempuan di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch. Aziz, mendorong agar program tersebut terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM di daerah dan tidak berhenti pada pelatihan.

LAKSMI untuk UMKM Perempuan Berdaya Saing Tinggi

LAKSMI 2026 diluncurkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, pada 23 September 2026. Program tersebut menyasar pengusaha mikro perempuan, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha, hingga akses pembiayaan.

Kementerian UMKM mencatat peluncuran LAKSMI 2026 diikuti 1.700 perempuan pengusaha mikro secara luring dan daring. Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Baca Selengkapnya:

LAKSMI Perlu Terintegrasi dengan Program UMKM Jatim

Aziz menilai tantangan pelaku UMKM perempuan di Jawa Timur masih cukup beragam, mulai dari pemasaran dan akses pasar, digitalisasi usaha, literasi keuangan, legalitas, kualitas produksi, hingga akses kemitraan dan pembiayaan.

“Program seperti LAKSMI perlu terintegrasi dengan program UMKM di Jawa Timur, sehingga pembinaan berlanjut dan pelaku usaha semakin mandiri. Keberhasilannya juga harus terukur, mulai dari peningkatan omzet, perluasan pasar, legalitas, hingga peningkatan skala usaha,” ujar Aziz.

Menurutnya, kesinambungan pendampingan penting agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi mampu menerapkannya dalam pengembangan bisnis.

Kementerian UMKM sendiri menargetkan pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta mendorong keluarga rentan menuju kemandirian ekonomi. (Pr)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu