Adam Rusydi Minta BUMD Jatim Perkuat PAD dan Pelayanan Publik
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi meminta BUMD meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan kualitas pelayanan publik. Dalam seminar jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo, ia menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel untuk mendukung perlindungan pekerja dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Adam Rusydi Minta BUMD Jatim Perkuat PAD dan Pelayanan Publik
SIDOARJO — Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusydi menyoroti kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sebanding dengan aset yang dikelola. Ia meminta peningkatan kinerja BUMD tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat melalui pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Adam saat menjadi narasumber dalam Seminar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026 yang diselenggarakan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo.
Menurutnya, BUMD yang mendapat kepercayaan mengelola aset dan menjalankan kegiatan usaha milik pemerintah provinsi perlu menunjukkan kontribusi yang lebih optimal, baik dari sisi keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Kontribusi BUMD terhadap PAD Jadi Perhatian
Adam menilai optimalisasi pendapatan daerah harus disertai pengelolaan yang akuntabel dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Peningkatan PAD yang dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran menjadi fondasi utama dalam menghadirkan program-program sosial yang berpihak pada rakyat,” ujar Adam.
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD perlu memiliki keterkaitan dengan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, kontribusi BUMD tidak cukup dilihat dari kemampuan menghasilkan pendapatan. Manfaat pengelolaan perusahaan daerah bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kinerjanya.
Jaminan Sosial Pekerja Berkaitan dengan Pengentasan Kemiskinan
Dalam seminar bertema “Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Pilar Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur”, Adam turut menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja.
Ia memandang jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kerentanan ekonomi, khususnya bagi kelompok pekerja rentan dan sektor informal.
“Dari pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat memperkuat jaminan sosial, mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” terangnya.
Menurut Adam, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan keterkaitan antara pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pelayanan publik, dan program perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat.
Pengelolaan Pendapatan Perlu Berorientasi pada Manfaat
Adam mendorong agar optimalisasi PAD berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap program kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk membantu pekerja menghadapi risiko ekonomi yang dapat memengaruhi keberlangsungan pendapatan rumah tangga.
Melalui pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja BUMD, Komisi C DPRD Jawa Timur diharapkan dapat mendorong penggunaan sumber daya daerah secara lebih efektif.
Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah tidak berhenti sebagai capaian keuangan, tetapi turut mendukung pelayanan publik dan perlindungan sosial masyarakat Jawa Timur.
(Yul)










