Sensus Penduduk Harus Dibarengi Pendataan Faktual

Sensus Penduduk Harus Dibarengi Pendataan Faktual

Pemerintah sedang menggalakkan sensus penduduk pada tahun 2020 untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan ekonominya. Meski demikian, sensus penduduk harus dibarengi dengan pendataan secara factual di lapangan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari mengatakan, karena keterbatasan petugas, pemerintah membuat terobosan sensus penduduk saat ini dilakukan secara online. Namun problem sensus secara online adalah tidak semua masyarakat di Jawa Timur, khususnya Jember-Lumajang baik di perkotaan maupun perdesaan banyak yang tidak tahu cara mengisi sensus penduduk melalui website milik pemerintah.

“Tapi kita sosialisasi untuk meringankan. Tetapi tidak kalah penting sensus penduduk melalui online saya kira tidak optimal, khususnya warga miskin di desa karena bannyak belum tahu cara menggunakan webside sensus penduduk,” kata perempuan yang akrab dipanggil Tari tersebut.

Tari menegaskan, bahwa sensus penduduk tidak hanya secara online saja, tetapi juga perlu adanya verifikasi factual Kembali karena masyarakat yang menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Dimana ada masyarakat yang berasal keluarga mampu menerima program PKH. Sementara masyarakat yang keluarga tidak mampu justru tak menerima PKH. Persoalan ini juga terjadi kepada penerima kartu BPJS yang dibiayai pemerintah.

“Ada yang rumahnya sangat layak, besar, lantainya keramik dan lain-lain, mereka menerima PKH. Sebaliknya banyak masyarakat yang rumahnya dari gedek dan alasnya tanah banyak di Jember dan Lumajang belum menerima manfaat PKH,”ungkapnya.

Politisi asal PDIP itu menghimbau agar sensus penduduk nanti juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, took agama karena kalau mengandalkan dari pemerintah mungkin ada keterbatasan personil dan waktu. Dia juga menghimbau kepada tokoh masyarakat dan agama ataupun aktivis sosial agar mengingatkan kepada masyarakat desa untuk mensukseskan sensus penduduk.

Bagi Tari, dalam pendataan sesuai KTP atau KK yang tidak kalah penting adalah data soal kondisi ekonomi warga. Ekonomi warga harus diketahui apakah mempunyai pendapatan di bawah upah minimum atau tidak. Ia berharap kepada petugas sensus ada data tambahan yang bisa diberikan oleh warga, yakni bukan hanya jumlah penduduk, melainkan pendidikan dan ekonomi warga.

“Apakah sudah menerima haknya sebagai warga miskin misalnya kartu Indonesia sehat yang dibayar pemerintah. Kemudian bea siswa,” terangnya.

 Tari mengingatkan, sensus penduduk harus factual dengan turun ke lapangan. Mengingat kadang-kadang dalam satu rumah terdapat tiga keluarga. Meskipun setiap RT sudah membuat kebijakan jika ada tamu menginap lebih dari 2X24 jam harus melapor.

“Warga yang ada keponakannya tinggal di situ tidak melaporkan atau temannya yang tidak cuma sehar, dua hari tinggal. Memang ada aturan lebih dari 2X24 jam harus melapor ke RT, tapi prakteknya itu banyak,”paparnya.

Untuk itu, Tari menilai keterlibatan RT mendampingi BPS sampai ke rumah sangat penting. Tari berharap  petugas sensus tidak mengharapkan partisipasi warga untuk datang proaktif ke petugas sensus, Mengingat tidak semua orang menyadari pentingnya sensus, karena ada orang yang menyepelekan dengan alasan kesibukan atau sedang pergi keluar kota.

 “Jadi harus dipastikan Pak RT atau RW yang warganya belum tersensus harus didatangi. Sensus penduduk wajib tingkat online, tetapi tetap harus dicek kelapangan karena di situ ada pekerjaan, dilihat pendidikannya, kemudian pekerjaan,” tuturnya