Ketua DPRD Jatim Sesalkan Kericuhan di Posko Penyekatan Suramadu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Kusnadi mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden kericuhan di Posko penyekatan Jembatan Suramadu. Peristiwa itupun terjadi saat dini hari (Jumat 18 Juni 2021) pukul 03.00 WIB,  dan videonya beredar luas di media sosial, Jum'at (18/6/2021).

 

"Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jatim menyayangkan sampai terjadinya kericuhan yang terjadi di Suromadu. Dan ini menjadi suatu cobaan bagi Pemerintah Kota Surabaya," kata Kusnadi , Jum'at (18/6)

 

Pihaknya berharap, ke depan insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebab menurutnya, penyekatan di Suramadu semata-mata suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi warga dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

 

"Tentunya ini tidak harus terjadi lagi. Memang ini adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk bagaimana kemudian virus Covid-19 tidak menyebar. Apalagi kemudian ada varian-varian virus baru yang ditemukan," jelasnya.

 

Dia menilai, bahwa kericuhan di posko penyekatan Suramadu itu terjadi disebabkan beberapa faktor. Nah, salah satu di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya swab dan protokol kesehatan.

 

Oleh karenanya, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada pemerintah agar ke depan dapat menerapkan pendekatan penyadaran masyarakat. Artinya, pendekatan yang dilakukan itu bukan berupa larangan, tapi penyadaran.

 

Misalnya, Kusnadi mencontohkan, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menerapkan protokol kesehatan ini semata-mata untuk melindungi orang yang dicintai.

 

"Memang Covid-19 ini sudah berjalan hampir dua tahun. Nah, pendekatan itu kita tidak bisa lagi pendekatan larangan, tapi adalah pendekatan penyadaran. Marilah kita menggunakan protokol kesehatan itu semata-mata untuk melindungi orang yang kita cintai. Itulah yang harus kita sebarkan," tuturnya.

 

Di sisi lain, Kusnadi juga berpendapat, bahwa untuk mendorong masyarakat supaya sadar akan pentingnya protokol kesehatan, maka pemerintah dapat menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh pemuda setempat. Dengan cara demikian, maka sosialisasi atau edukasi yang dilakukan pemerintah itu justru akan lebih efektif.

 

"Jadi menurut saya yang kita lakukan sekarang ini adalah menyadarkan masyarakat. Kita memakai protokol kesehatan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk melindungi orang-orang yang kita cintai agar tidak terkena Covid-19," tandasnya.