DPRD Jatim Dorong Inspektorat Kawal Program MBG dan Koperasi Merah Putih

Pengawasan Ketat MBG dan Koperasi Merah Putih

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program tersebut menuntut pengawasan ekstra agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah.

“Pengawasan dari kegiatan itu juga diserahkan kepada Inspektorat. Karena terkait beberapa perkembangan terakhir, baik MBG maupun Koperasi Merah Putih, anggarannya cukup besar,” ujar Sumardi di Surabaya, Rabu (01/10/2025).

Legislator asal Dapil Mojokerto–Jombang itu menilai, keterlibatan Inspektorat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Keterlibatan Inspektorat diperlukan untuk menjadi pengawas utama agar program berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Manfaat MBG dan Tantangan Pengawasan

Sumardi mengakui bahwa program MBG yang digagas pemerintah pusat dan diadopsi di Jawa Timur memberikan manfaat besar, terutama bagi pelajar dan kelompok penerima manfaat. Namun, ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang kuat agar tujuan mulia program tidak melenceng.

“Anggaran besar ini harus dijaga transparansinya. Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Data Realisasi Program MBG di Jawa Timur

Program MBG di Jawa Timur telah berjalan bertahap. Hingga akhir Agustus 2025, tercatat sekitar 1,9 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 714 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jumlah ini meningkat menjadi 2,7 juta orang per 19/09/2025 dari target 10 juta penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran Rp800 miliar dalam APBD 2025. Namun, penyalurannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pemerintah pusat agar dapat berjalan optimal.

Secara nasional, realisasi anggaran MBG hingga September 2025 mencapai Rp13,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun. Meski cakupan penerima terus meluas, sejumlah catatan mengingatkan adanya tantangan serius terkait kualitas pelaksanaan, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kasus keracunan di beberapa daerah.

Isu Terkait MBG di DPRD Jatim

Sejumlah legislator lain juga menyoroti pelaksanaan MBG. Kasus keracunan massal akibat makanan basi di Jember sempat memicu kritik keras dari DPRD Jatim (baca selengkapnya). Sementara itu, anggota DPRD Jatim Ma’mulah dari PKB bahkan mengusulkan agar dana MBG dititipkan ke BOS untuk memperkuat akuntabilitas (baca selengkapnya). Fraksi Gerindra melalui Aufa Zhafiri, dalam rapat paripurna Senin lalu (29/09/2025), mendesak Pemprov memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG (baca selengkapnya).