Fraksi Gerindra DPRD Jatim Desak Pemprov Jangan Diam Soal Makan Bergizi Gratis

Fraksi Gerindra DPRD Jatim kritik RAPBD 2026 karena tidak menampilkan dukungan Pemprov terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Aufa Zhafiri desak komitmen nyata Pemprov agar Jawa Timur tidak kehilangan momentum pembangunan.

Gegeh Bagus S

Senin, 29 September 2025

Layar menampilkan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Senin (29/09/2025).

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti absennya dukungan konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 terkait program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra, juru bicara Aufa Zhafiri menegaskan, meskipun program MBG sepenuhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemprov Jatim tetap memiliki kewajiban moral dan strategis untuk memberi dukungan nyata.

“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk program MBG. Namun, dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Faktanya, di beberapa daerah lain, dapur MBG justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov masing-masing,” ujar Aufa, Senin (29/09/2025).

Dampak Sosial dan Ekonomi Program MBG

Menurut Aufa, program MBG bukan sekadar intervensi pangan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Program ini dapat membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat relasi sosial masyarakat.

“Perputaran uang dari program ini diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026. Nilai ini dua kali lipat lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Jelas manfaatnya sangat nyata,” tegasnya.

Pertanyaan Gerindra untuk Pemprov

Karena itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan mengapa RAPBD 2026 tidak menunjukkan dukungan Pemprov terhadap infrastruktur sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang dapat menopang program MBG.

“Apakah Pemprov rela kehilangan momentum besar yang bisa menjadi game changer bagi pembangunan Jawa Timur?” tegas Aufa.

Fraksi Gerindra berharap Gubernur memberikan jawaban tegas mengenai komitmen Pemprov dalam mendukung program strategis nasional tersebut, agar Jawa Timur tidak tertinggal memanfaatkan peluang besar yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat.