Fraksi Golkar Serukan Evaluasi BUMD dan Beri Solusi PHK Massal

Evaluasi Kinerja BUMD Jadi Sorotan

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2026. Salah satunya menekankan perlunya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum produktif.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Aulia Hany Mustikasari, menegaskan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), terjadi tekanan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Menurutnya, meski pada 2025 terjadi penurunan drastis, sebagian penerimaan masih ditopang opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sebelumnya belum dipungut.

“Akumulasi penerimaan 2025 tetap turun signifikan. Oleh karena itu, kebijakan opsen MBLB harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan,” jelas Aulia saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (29/09/2025).

Golkar mendorong agar Pemprov Jatim lebih serius melakukan evaluasi BUMD, sehingga benar-benar menjadi badan usaha yang produktif.

Baca juga: Fraksi PKS Desak Penyertaan Modal BUMD di RAPBD 2026 | F-PAN Maksimalkan Peran BUMD | F-NasDem Desak Audit BUMD

Usulan Konkret Fraksi Golkar

Untuk memperkuat fungsi BUMD, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa usulan:

• Membentuk lembaga/badan pembina BUMD sebagai leading sector yang fokus mengawasi kinerja.

• Mengadopsi praktik terbaik BUMD dari provinsi lain.

• Membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna mengevaluasi BUMD.

• Mendirikan BUMD Pangan yang konsisten dengan kepentingan ketahanan pangan serta mendukung konsep Jatim Gerbang Baru Nusantara.

“Fraksi Partai Golkar meyakini masih besar potensi aset daerah yang belum termanfaatkan. Pemprov perlu mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar berkontribusi signifikan terhadap PAD,” ujar Aulia.

Soroti Belanja Daerah dan PHK Massal

Selain pendapatan, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti postur belanja daerah. Menurut Aulia, distribusi belanja sangat timpang: Belanja Operasi mencapai 76 persen, sedangkan Belanja Modal hanya 6 persen.

Golkar mempertanyakan pola penentuan besaran Belanja Modal yang semestinya tidak terus tertekan oleh kebutuhan rutin.

Aulia juga menaruh perhatian serius pada belanja sektor tenaga kerja dengan alokasi Rp295,84 miliar. Ia mempertanyakan solusi atas banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Program padat karya belum berjalan optimal. Sementara pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) belum terkoneksi dengan kebutuhan industri, sehingga output pelatihan tidak terserap,” paparnya.

Golkar mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten. Menurut Aulia, digitalisasi sistem BLK diperlukan agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.