LKPJ Gubernur Jatim Diterima Seluruh Fraksi DPRD, Khofifah Sampaikan Apresiasi

Seluruh Fraksi DPRD Jatim Terima LKPJ Gubernur 2025

SURABAYA — Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, DPRD Jawa Timur tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025.

Menurutnya, penerimaan LKPJ menunjukkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Semua masukan dan catatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan terhadap berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah, Rabu (13/05/2026).

Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi Pembangunan

Khofifah menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan Jawa Timur merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen strategis daerah, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kuncinya adalah sinergi. Tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian. Keberhasilan tersebut terwujud karena sinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

DPRD Berikan Catatan dan Rekomendasi Perbaikan

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menjelaskan bahwa seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun, penerimaan tersebut disertai berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ Tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin baik dan sempurna,” kata Musyafak.

Rekomendasi DPRD mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu perhatian DPRD adalah perlunya pembenahan dan reformasi tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Baca Selengkapnya: Dorongan Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur untuk melakukan reformasi BUMD secara profesional guna meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan kontribusinya terhadap pembangunan

Penguatan BUMD dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Sorotan

Dalam pembahasan LKPJ, DPRD Jawa Timur menilai penguatan BUMD perlu berjalan seiring dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMD diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu berperan sebagai instrumen pembangunan daerah yang memberikan dampak ekonomi dan sosial secara langsung.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Persoalan kinerja BUMD dan pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu fokus evaluasi fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya: Sorotan DPRD Jawa Timur terhadap optimalisasi kinerja BUMD dan efektivitas program pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari evaluasi LKPJ 2025

DPRD Harap Sinergi Eksekutif-Legislatif Terus Terjaga

DPRD Jawa Timur berharap hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga sehingga berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara berkelanjutan.

Penerimaan LKPJ tidak hanya menjadi bentuk evaluasi tahunan terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.