Fraksi Gerindra DPRD Jatim Dorong BUMD Lebih Profesional dan Berdampak bagi Rakyat

Soroti Pemerataan Pembangunan dan Tata Kelola BUMD

SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/05/2026).

Melalui juru bicara fraksi, MH. Rofiq, Fraksi Gerindra mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 2025. Capaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, penurunan angka kemiskinan, membaiknya rasio gini, hingga meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus semakin inklusif dan merata. Jangan sampai hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kawasan Madura, Tapal Kuda, wilayah selatan, dan kantong kemiskinan tertinggal,” ujar Rofiq dalam rapat paripurna.

Fraksi Gerindra juga mendorong agar program penanggulangan kemiskinan diperkuat melalui validitas data sosial ekonomi yang lebih akurat serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota.

Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memberikan perhatian lebih kepada siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah kepulauan, pesantren, hingga penyandang disabilitas.

Di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Madura, kepulauan, dan kawasan timur Jawa Timur.

“Pemerataan alat kesehatan, prasarana, dan tenaga kesehatan harus terus diperhatikan agar layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di tengah menurunnya angka pengangguran terbuka.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta memperkuat pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga perluasan lapangan kerja formal yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Gerindra Minta Tata Kelola BUMD Lebih Profesional

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah pengelolaan BUMD. Fraksi Gerindra meminta tata kelola BUMD diperkuat melalui sistem yang lebih profesional, sehat, dan terukur.

“Penilaian kinerja BUMD harus berbasis indikator yang jelas, mulai dari kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, tata kelola, hingga dukungan terhadap misi pembangunan daerah,” tegas Rofiq.

Gerindra juga meminta setiap penyertaan modal kepada BUMD disertai rencana bisnis yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Sikap tersebut sejalan dengan perhatian DPRD Jatim terhadap penguatan tata kelola dan pengawasan perusahaan daerah. Dorongan integrasi kebijakan dan sinergi BUMD dengan OPD juga sebelumnya menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim. Selain itu, DPRD Jatim juga sebelumnya menekankan pentingnya syarat ketat dalam pembentukan maupun penguatan BUMD baru agar tidak membebani keuangan daerah.

baca selengkapnya:

• penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD menjadi perhatian lintas fraksi di DPRD Jatim dalam pembahasan perubahan status PT PJU menjadi Perseroda

• Pansus BUMD DPRD Jatim meminta sinergi BUMD dan OPD diperkuat agar pembangunan ekonomi daerah lebih efektif dan terintegrasi 

• Pansus BUMD DPRD Jatim menegaskan setiap BUMD harus memiliki kelayakan bisnis, tata kelola, dan arah kontribusi yang jelas 

Fraksi Gerindra Setujui LKPJ dengan Catatan Perbaikan

Selain persoalan BUMD, Fraksi Gerindra turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memperkuat konektivitas ekonomi masyarakat.

Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan Jawa Timur ke depan.

“Catatan dan rekomendasi ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama agar pembangunan Jawa Timur semakin merata, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.