Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Ribuan Sekolah Rawan Bencana

Renny Pramana Dorong Percepatan Program Sekolah Aman Bencana

SURABAYA — Fakta bahwa 3.645 dari 4.088 SMA, SMK, dan MA di Jawa Timur atau sekitar 89,2 persen berada di kawasan rawan bencana menjadi perhatian serius Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana.

Politikus yang juga duduk di Komisi E DPRD Jawa Timur itu menilai kondisi tersebut harus direspons dengan langkah mitigasi yang lebih masif agar sekolah benar-benar siap menghadapi potensi bencana.

Menurut Renny, tingginya jumlah sekolah yang berada di wilayah rawan bencana tidak boleh dipandang sebagai data statistik semata. Di balik angka tersebut terdapat jutaan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan yang setiap hari menjalankan proses belajar mengajar dengan berbagai potensi risiko.

"Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman. Karena itu, upaya mitigasi bencana tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar memenuhi target administrasi," ujarnya, Rabu (08/07/2026).

DPRD Jatim Minta Program SPAB Diperluas

Renny mengaku prihatin karena tingginya jumlah sekolah di daerah rawan bencana belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, baru sekitar 95 sekolah atau sekitar dua persen yang telah memperoleh pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Menurutnya, angka tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

"Kalau hampir 90 persen sekolah berada di kawasan rawan, tetapi yang sudah mendapatkan pelatihan baru sekitar dua persen, tentu ini menjadi pekerjaan rumah besar. Artinya, masih banyak sekolah yang belum memiliki kapasitas menghadapi situasi darurat," katanya.

Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, Renny mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan dan BPBD memperluas pelaksanaan program SPAB hingga menjangkau seluruh sekolah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ia menilai pelatihan tidak cukup hanya diberikan kepada sebagian guru, tetapi harus menjadi budaya di lingkungan sekolah melalui simulasi yang dilakukan secara berkala.

"Seluruh warga sekolah harus memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya. Jangan sampai kepanikan justru memunculkan korban yang sebenarnya bisa dicegah," tegasnya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mendukung pengembangan sekolah nasional terintegrasi sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan

• DPRD Jatim mendukung kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan

• DPRD Jatim mengapresiasi kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah sebagai langkah memperkuat karakter dan efektivitas proses pembelajaran

Mitigasi Perlu Menjadi Bagian dari Tata Kelola Pendidikan

Renny juga menilai mitigasi bencana perlu diintegrasikan dalam tata kelola pendidikan, mulai dari penyusunan prosedur evakuasi, penyediaan jalur penyelamatan, titik kumpul yang aman, hingga edukasi kepada peserta didik sejak dini.

Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun budaya sadar risiko di tengah masyarakat.

"Anak-anak perlu dibekali pengetahuan mengenai kebencanaan sejak di bangku sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi agen edukasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya," jelasnya.

Selain peningkatan kapasitas guru, Renny juga meminta pemerintah melakukan pemetaan kondisi fisik sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan.

Evaluasi terhadap kelayakan bangunan, sistem evakuasi, hingga ketersediaan fasilitas penunjang dinilai penting agar mitigasi tidak hanya berfokus pada aspek sumber daya manusia.

"Kita harus memastikan sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan memiliki infrastruktur yang mendukung keselamatan. Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari manusianya, bangunannya, hingga sistem penanganan saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengungkapkan sebanyak 3.645 dari total 4.088 SMA, SMK, dan MA di Jawa Timur berada dalam kategori rawan bencana tinggi. Namun, baru sekitar 95 sekolah yang telah mendapatkan pelatihan SPAB.

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas sekolah, BPBD Jawa Timur kembali menggelar Training of Facilitator (TOF) SPAB yang diikuti 50 guru perwakilan dari 38 kabupaten/kota. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan fasilitator yang nantinya menyebarluaskan edukasi mitigasi bencana di sekolah masing-masing.

Renny berharap langkah BPBD tersebut menjadi awal percepatan pembentukan sekolah tangguh bencana di Jawa Timur. Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan sekolah melindungi seluruh warganya ketika menghadapi situasi darurat.