81 Tahun Indonesia Merdeka, Fraksi PDIP DPRD Jatim Ingatkan Masih Ada Kemiskinan dan Pengangguran

SURABAYA – Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum sepenuhnya menjadi alasan untuk berpuas diri, terlebih pada usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Data terbaru menunjukkan masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyampaikan bahwa meski tren penurunan kemiskinan patut diapresiasi, angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata masih sangat besar.

Kemiskinan Jatim Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen. Angka tersebut turun 92,06 ribu jiwa dibandingkan September 2025 yang mencapai 3,80 juta jiwa atau 9,30 persen. Angka kemiskinan juga membaik dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

“81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan di Jatim memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai,” tegas sosok yang akrab disapa Bunda Renny ini, Senin (17/08/2026).

Legislator asal daerah pemilihan Kediri tersebut juga menyoroti masih tingginya kesenjangan kemiskinan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Per Maret 2026, penduduk miskin di perkotaan tercatat 1,58 juta jiwa, sedangkan di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.

Menurutnya, penguatan ekonomi desa melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, hingga hilirisasi produk lokal harus menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan.

“Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” ujar Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Pengangguran dan Kualitas Lapangan Kerja

Selain kemiskinan, isu ketenagakerjaan dan kualitas lapangan kerja juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur mencapai 3,55 persen per Februari 2026, turun 0,06 poin dibandingkan Februari 2025. Namun, masih terdapat sekitar 892 ribu angkatan kerja yang belum terserap.

Sementara itu, proporsi pekerja formal baru mencapai 35,56 persen atau mengalami penurunan 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Bunda Renny mengingatkan bahwa penurunan angka pengangguran tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan apabila pekerjaan yang tersedia belum tergolong produktif dan belum memberikan penghasilan yang layak.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jawa Timur dukung penguatan kewirausahaan untuk menekan pengangguran

• DPRD Jawa Timur dorong penanganan pengangguran di Kota Malang melalui kebijakan dan program yang menyasar kelompok pencari kerja

• DPRD Jawa Timur dorong pendidikan kewirausahaan sebagai solusi pengangguran

Akses Kebutuhan Dasar dan Kemandirian Ekonomi

Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut juga menggarisbawahi akses terhadap kebutuhan dasar, salah satunya elektrifikasi yang telah mencapai 99,68 persen dari target 100 persen.

Ia mendesak pemerintah memastikan sisa akses elektrifikasi benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan wilayah pelosok.

“Listrik bukan sekadar penerangan, tapi berkaitan dengan produktivitas ekonomi. Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tandasnya.

Dengan garis kemiskinan Jawa Timur per Maret 2026 sebesar Rp558 ribu per kapita per bulan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa bantuan sosial semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Indikator keberhasilan pembangunan ke depan, menurutnya, harus mengukur sejauh mana masyarakat mampu keluar dari kerentanan ekonomi.

DPRD Jatim berkomitmen memastikan penganggaran APBD tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar mendorong mobilitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. (Ari)