Fraksi NasDem Minta Proses Hieginis MBG Termonitor

Fraksi NasDem Tekankan Pengawasan Ketat Proses MBG

Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proses Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari bahan, proses memasak, hingga penyajian. Hal ini menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah daerah di Jawa Timur.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Mochamad Nasih Aschal, menyayangkan masih banyaknya temuan nasi basih dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai persoalan higienitas perlu mendapatkan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang.

“Fraksi NasDem menyayangkan, tetapi ke depan kasus ini tidak boleh terulang kembali,” ujarnya, Selasa (30/09/2025).

Sebagai catatan, program MBG di sejumlah daerah sebelumnya telah mulai berjalan dengan dukungan DPRD Jatim.

(Baca selengkapnya: peluncuran program di Kediri dan dukungan DPRD Jatim terhadap peningkatan kualitas MBG – klik di sini).

Desak Evaluasi Teknis dan Penegasan bagi Pengelola

Menurut Lora Nasih, sapaan akrab Mochamad Nasih Aschal, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait diminta memastikan seluruh proses teknis dilakukan sesuai standar higienitas.

“Tinggal bagaimana teknis pelaksanaan MBG, tentu harus dilakukan upaya-upaya perbaikan,” tuturnya.

Politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) Madura itu menambahkan, kasus keracunan massal yang terjadi diduga disebabkan oleh human error. Karena itu, perlu ada tindakan tegas terhadap pengelola yang lalai agar prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program benar-benar terjaga.

“Ada human error-nya. Maka terhadap human error itu harus diambil langkah tegas supaya kehati-hatiannya dalam melaksanakan MBG betul-betul terjaga,” tegasnya.

(Baca selengkapnya: DPRD Jatim minta Inspektorat kawal MBG dan Koperasi Merah Putih – klik di sini).

Dukung Penghentian Sementara di Daerah Bermasalah

Lora Nasih menyatakan tidak mempermasalahkan jika pelaksanaan MBG di beberapa wilayah dihentikan sementara, terutama di daerah yang ditemukan kasus keracunan massal. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan demi menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik.

“Kalau memang harus diberhentikan demi menjaga anak-anak kita, ya tidak masalah untuk beberapa tempat yang memang terjadinya nasi basi,” ujarnya.

Ia menegaskan agar sekolah-sekolah tidak khawatir berlebihan hingga menolak program MBG. Sebab, jika penolakan terjadi secara meluas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru terancam tidak berjalan sesuai target.

“Jangan sampai beberapa sekolah menolak. Kalau ini dibiarkan, program prioritas presiden malah akan tidak berjalan. Karena jelas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Baca selengkapnya: DPRD Jatim: Tata kelola penyedia MBG harus diperketat – klik di sini).