Fraksi PKS DPRD Jatim Dukung Jamkrida Jadi Motor Penjaminan UMKM dan Koperasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Juru Bicara F-PKS, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa secara umum partainya menyetujui Raperda tersebut, namun dengan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat fungsi penjaminan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Fokus Jamkrida pada Sektor UMKM dan Koperasi

Lilik menegaskan agar maksud dan tujuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Raperda benar-benar diimplementasikan untuk mendukung peningkatan pembiayaan sektor UMKM.

“Fraksi PKS meminta agar kegiatan PT Jamkrida Perseroda tetap difokuskan pada usaha penjaminan kredit dan/atau pembiayaan sektor koperasi dan UMKM, dengan meningkatkan volume penjaminan agar berdampak nyata terhadap pelaku usaha di Jawa Timur,” ujar Lilik saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (06/10/2025).

Selain itu, F-PKS juga mendorong agar Jamkrida mengakomodasi skema penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

“Fraksi PKS meminta agar implementasinya dapat mengakomodasi penjaminan pembiayaan syariah pada koperasi dan UMKM, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK Nomor 2/POJK.5/2017,” jelasnya.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PKS sebelumnya menilai perubahan Jamkrida sebagai momentum pembenahan SDM dan tata kelola)

Dorong Pembinaan dan Penguatan Kinerja BUMD

F-PKS juga menyoroti pentingnya pembinaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Jamkrida Jatim.

“Kami berharap pembinaan dilakukan agar kinerja penjaminan kredit pada sektor koperasi dan UMKM meningkat, sekaligus mendorong kenaikan dividen yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur Lilik.

Selain itu, F-PKS meminta agar proses penyesuaian dokumen resmi dan AD/ART BUMD pasca pengesahan Perda dilakukan dengan cepat dan tidak melebihi batas waktu maksimal satu tahun.

“Kami berharap agar implementasi perubahan dokumen dapat berjalan lebih cepat dari batas waktu maksimal yang ditentukan,” tambahnya.

(Baca Selengkapnya: Fraksi Gerindra menekankan agar transformasi Jamkrida juga berkontribusi terhadap peningkatan PAD)

Jamkrida Diharapkan Jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi

Lebih lanjut, F-PKS menilai bahwa dengan disahkannya Raperda ini, Jamkrida Perseroda akan berperan sebagai motor penjaminan dan pembinaan UMKM serta koperasi di Jawa Timur.

“Optimalisasi kinerja BUMD, termasuk Perseroda Jamkrida, harus terus didorong agar lebih produktif. Pemulihan usaha ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM, akan berjalan optimal dan memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Lilik.

Ia menambahkan, optimalisasi tersebut harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha rakyat.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PKB juga menyetujui Raperda Jamkrida dengan sejumlah catatan kritis untuk perbaikan kinerja BUMD)

Penetapan Raperda Jamkrida Jadi Perda

Menutup pendapat akhirnya, F-PKS menyatakan secara resmi menyetujui Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Jatim untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Semoga Perda baru ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil di Jawa Timur,” tandas Lilik.