Fraksi Golkar DPRD Jatim Sarankan Terobosan Kejar PAD, Buntut Dana Transfer Terkoreksi 2,1 Triliun

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Timur harus mencari langkah cepat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tetap seimbang. Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendorong sejumlah terobosan fiskal dan efisiensi belanja daerah untuk menjaga stabilitas keuangan.

Golkar Minta Efisiensi dan Atur Ulang Belanja Daerah

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, menyebutkan penurunan dana transfer sebesar itu menjadi risiko yang harus diantisipasi secara strategis.
“Angka koreksi Rp2,1 triliun tentu memberatkan proyeksi APBD 2026. Karena itu, perlu kebijakan efisiensi dan peningkatan PAD secara simultan,” ujarnya.

Yudha—sapaan akrabnya—mengusulkan langkah penghematan belanja dari pos makan minum (mamin) kegiatan serta penghapusan pengadaan kendaraan dinas baru bagi eksekutif maupun legislatif.
“Harus ada pengurangan dan berhemat untuk mamin. Termasuk kebijakan tidak adanya pengadaan kendaraan dinas untuk eksekutif maupun legislatif,” tegas Yudha.

Dorong Cukai SKM III dan Optimalkan BUMD

Selain efisiensi, Fraksi Golkar juga mengusulkan peningkatan pendapatan melalui penerapan cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan III. Menurut Yudha, regulasi baru ini bisa meningkatkan bagi hasil dari pemerintah pusat hingga Rp1,5 triliun.
“Yang tadinya ilegal bisa menjadi target PAD jika diresmikan melalui bea cukai. Ini langkah realistis untuk memperluas basis pendapatan,” jelasnya.

Fraksi Golkar juga mendorong agar BUMD Jawa Timur mampu berkontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Jangan kalah dengan BUMD Jawa Tengah. Kami mendorong pembentukan pansus evaluasi BUMD agar lebih produktif. Target PAD dari BUMD Jatim Rp500 miliar saja belum tercapai,” katanya.
Langkah serupa juga pernah disuarakan Fraksi Golkar dalam rapat pembahasan evaluasi BUMD dan BLK.

(Baca Selengkapnya: Golkar DPRD Jatim Dorong Optimalisasi PAD, Evaluasi BUMD dan BLK)

Pandangan Akademisi: Perluas Sumber PAD di Sektor Produktif

Pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Moch. Mubarok Muharam, menilai berkurangnya dana transfer pusat disebabkan adanya prioritas pembiayaan nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).

(Baca Selengkapnya: Fraksi Golkar Usulkan Strategi Tingkatkan PAD Jatim 2026)

“Upaya koreksi APBD harus diarahkan pada efisiensi yang tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. PAD tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan pajak, tetapi juga peningkatan sektor produktif seperti pertanian, pertambangan, dan perkebunan,” ujar Dr. Mubarok.

Ia menambahkan, penguatan sektor produksi perlu dibarengi dengan kemitraan strategis antara Pemprov Jatim dan perusahaan manufaktur. “Peningkatan produksi akan berdampak langsung pada peningkatan PAD sekaligus kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.