Deni Wicaksono Tekankan Penyamaan Persepsi dalam Penyusunan RKPD Jatim 2027

MALANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi sejak tahap awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2027. Langkah ini dinilai krusial agar arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan jangka menengah daerah.

“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” ujar Deni saat menghadiri Kick Off Penyusunan RKPD 2027 di Malang, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Bappenas melalui sambungan daring serta seluruh kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurut Deni, hadirnya seluruh unsur perencana pembangunan menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah.

Prioritas Layanan Dasar dalam RKPD 2027

Deni menjelaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 mengacu pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jatim 2025–2029. Prioritas tersebut mencakup:

• pendidikan,

• kesehatan,

• pekerjaan umum dan penataan ruang,

• perumahan rakyat dan permukiman,

• ketenteraman dan ketertiban umum,

• perlindungan sosial.

“Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, hingga perlindungan sosial harus menjadi prioritas yang konsisten dijaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyusunan RKPD harus mencerminkan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten/kota, termasuk melalui Musrenbang sebagai kanal resmi penyampaian usulan pembangunan.

Penajaman Isu Strategis Jawa Timur 2027

Deni turut mendorong penajaman isu strategis menjelang 2027, mulai dari transformasi ekonomi daerah, pengurangan ketimpangan wilayah, penguatan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas SDM, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

Di titik ini, Deni kembali menekankan pentingnya arah pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap ancaman lingkungan. Hal ini sejalan dengan sikap DPRD Jatim sebelumnya mengenai urgensi kebijakan berbasis ekologi, misalnya pada pembahasan Raperda Kehutanan yang juga menekankan keberlanjutan hutan Jatim.

Baca Selengkapnya: Penegasan pentingnya kebijakan kehutanan yang progresif dan pro-lingkungan

Pembangunan Berbasis Alam untuk Kurangi Risiko Bencana

Deni kemudian menyoroti pentingnya penerapan pendekatan nature-based development dalam RKPD 2027. Menurutnya, pembangunan Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari tantangan lingkungan yang terus meningkat.

Ia menyebut bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi selama bertahun-tahun terakhir. Sebelumnya, DPRD Jatim juga telah mengingatkan pemerintah daerah terkait kewajiban kesiapsiagaan dan mitigasi infrastruktur, salah satunya dalam isu drainase Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya: Mitigasi risiko banjir dan adaptasi perubahan iklim

“Pembangunan ke depan harus melihat alam sebagai mitra, bukan sekadar sumber daya. Ekosistem yang terjaga akan mengurangi risiko bencana dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Pandangan ini sejalan dengan sejumlah sikap DPRD Jatim dalam isu perlindungan nelayan dan dampak cuaca ekstrem yang sebelumnya juga disoroti lembaga ini.

Baca Selengkapnya: Risiko pesisir dan adaptasi terhadap cuaca ekstrem

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci RKPD 2027

Melalui Kick Off RKPD 2027, Deni mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap tantangan zaman dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkasnya.