Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Kualitas Jalan Provinsi Ditingkatkan Jelang Mudik Lebaran

Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Perbaikan Jalan Provinsi Jelang Arus Mudik

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak mengulang persoalan klasik yang sering muncul setiap arus mudik Lebaran, yakni kepadatan lalu lintas ekstrem dan peningkatan angka kecelakaan.

Masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah serius setiap tahun, terutama di jalur arteri dan ruas jalan provinsi yang menjadi jalur utama mobilitas pemudik.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, menegaskan bahwa evaluasi arus mudik tahun sebelumnya harus menjadi pijakan utama dalam menyiapkan skema penanganan tahun ini.

“Fraksi PDIP memandang kesiapan infrastruktur bukan sekadar rutinitas tahunan. Kita sudah belajar dari arus mudik tahun lalu, ada antrean panjang di sejumlah jalur strategis dan peningkatan kecelakaan akibat kelelahan serta kondisi jalan yang kurang optimal. Tahun ini tidak boleh terulang,” ujarnya di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (04/03/2026).

DPRD Jatim Soroti Kualitas Jalan Provinsi

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur menilai kualitas jalan provinsi harus menjadi prioritas menjelang arus mudik Lebaran.

Pasalnya, masih ditemukan sejumlah ruas jalan berlubang, permukaan bergelombang, serta genangan air akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi keselamatan pemudik, khususnya pengguna sepeda motor yang mendominasi arus mudik di Jawa Timur.

Isu kualitas infrastruktur jalan di daerah sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam berbagai pembahasan pembangunan wilayah

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan irigasi di Lumajang dan Jember sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana menegaskan pihaknya akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja, seperti:

• Dinas PU Bina Marga Jawa Timur

• Dinas Perhubungan Jawa Timur

• Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang puncak arus mudik Lebaran.

Menurutnya, Dinas PU Bina Marga harus memastikan seluruh jalan provinsi dan jembatan berada dalam kondisi laik fungsi sebelum puncak arus mudik.

Dorong Rekayasa Lalu Lintas dan Perbaikan Drainase

Selain perbaikan infrastruktur jalan, Diana juga meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan rekayasa lalu lintas berbasis evaluasi data arus mudik tahun sebelumnya.

Langkah tersebut dapat meliputi pembatasan kendaraan berat di jalur tertentu serta optimalisasi jalur alternatif guna mengurangi potensi kemacetan.

Di sisi lain, Dinas PU SDA diminta memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik agar genangan air tidak menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan.

“Musim hujan mempercepat kerusakan aspal dan memicu genangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus memastikan kondisi fisik jalan benar-benar siap,” tegasnya.

Upaya peningkatan infrastruktur jalan juga sering menjadi aspirasi masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur yang mengharapkan perbaikan akses transportasi demi keselamatan dan kelancaran mobilitas

baca selengkapnya:

• warga Kedamean berharap dukungan DPRD dalam perbaikan infrastruktur jalan demi meningkatkan akses transportasi daerah

Transparansi Informasi Titik Rawan Kemacetan

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait titik rawan kemacetan dan kecelakaan selama arus mudik.

Dengan data yang transparan, masyarakat dapat mengatur waktu dan rute perjalanan secara lebih aman.

Diana menegaskan bahwa mudik merupakan momentum sosial dan kemanusiaan yang harus dijamin keselamatannya oleh negara.

“Kita ingin Lebaran menjadi momen kebahagiaan, bukan duka karena kelalaian dalam persiapan. Evaluasi tahun lalu harus menjadi pijakan perbaikan tahun ini,” pungkas Ketua DPC PDIP Magetan tersebut.

Isu tata kelola infrastruktur dan pelayanan publik juga kerap dibahas DPRD Jawa Timur dalam berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk pengelolaan fasilitas publik dan lingkungan

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menyoroti implementasi Perda pengelolaan sampah regional yang berdampak pada kualitas layanan publik dan lingkungan