gerbang baru nusantara

Jaspel Nakes di Jatim Dipotong, Musyafak Rouf: Tunggu Laporan Komisi E

DPRD Jatim menunggu laporan Komisi E terkait isu pemotongan jaspel nakes. Pemprov memastikan tidak ada kebijakan resmi pemotongan.

Try Wahyudi
Sabtu, 14 Maret 2026
Bagikan img img img img
Musyafak Rouf, Ketua DPRD Jawa Timur, menanggapi isu pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan di Jatim dan menunggu laporan Komisi E.

DPRD Jatim Minta Klarifikasi Pemotongan Jaspel Nakes

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, angkat bicara terkait isu pemotongan jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Timur.

Politisi PKB tersebut menyatakan telah meminta Komisi E DPRD Jatim untuk berkoordinasi dengan dinas terkait guna menelusuri kebenaran informasi tersebut.

“Saya sudah meminta Komisi E DPRD Jatim untuk berkoordinasi dengan dinas terkait terkait persoalan ini,” ujar Musyafak di Surabaya.

Mantan Ketua DPRD Surabaya itu menjelaskan bahwa persoalan keuangan di sejumlah daerah masih belum sepenuhnya clear dengan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian dalam mekanisme tata kelola keuangan di Jawa Timur.

Baca selengkapnya:

 

DPRD: Tidak Bisa Disikapi Secara Normatif

Musyafak menegaskan bahwa persoalan jaspel tidak dapat disikapi secara normatif, mengingat saat ini tengah dilakukan evaluasi terhadap berbagai komponen tunjangan.

“Tidak bisa langsung dikatakan harus cair atau tidak, karena sekarang ada koreksi terhadap tunjangan-tunjangan. Bisa saja sebelumnya terjadi double counting, sehingga saat ini dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya menunggu hasil koordinasi dan laporan resmi dari Komisi E DPRD Jatim sebelum mengambil kesimpulan lebih lanjut.

Baca selengkapnya:


Pemprov Jatim Pastikan Tidak Ada Kebijakan Pemotongan

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memastikan tidak ada kebijakan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami akan mendalami terlebih dahulu penyebab hal ini terjadi. Tidak ada kebijakan dari Ibu Gubernur untuk melakukan pemotongan tersebut,” ujar Emil.

Menurutnya, tidak terdapat kebijakan yang tersentralisasi terkait pemotongan jaspel nakes. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen segera melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan atas keresahan yang muncul di kalangan tenaga kesehatan.

“Keresahan para nakes ini harus segera dijawab,” tegasnya.

Baca selengkapnya:

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu