Reses di Mojokerto, Sumardi Komitmen Perjuangkan Anggaran PAUD dan Penguatan Layanan Polindes

Warga Sampaikan Aspirasi Pendidikan, Kesehatan, hingga UMKM

MOJOKERTO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Mojokerto–Jombang, Sumardi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Minggu (26/7/2026). Warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari fasilitas kesehatan desa, anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bantuan hukum, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Sumardi, aspirasi yang diterimanya kali ini cukup beragam dan membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Reses hari ini cukup istimewa. Beberapa aduan warga berbeda dari biasanya dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi," ujarnya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim Soroti LKPJ Gubernur, Alarm Sektor Pendidikan dan Kesehatan

• DPRD Jatim: WFH Tak Berlaku untuk Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Polindes Dinilai Vital bagi Pelayanan Kesehatan Desa

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah peningkatan fasilitas Pondok Bersalin Desa (Polindes). Sumardi menilai keberadaan Polindes memiliki peran strategis sebagai layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kebutuhan Polindes akan menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkannya.

"Polindes merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat desa. Keberadaannya harus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan anak," katanya.

Komitmen Carikan Solusi Anggaran PAUD

Selain sektor kesehatan, pengelola PAUD juga menyampaikan keluhan mengenai berkurangnya alokasi bantuan yang selama ini diterima.

Sumardi mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami efisiensi. Meski demikian, ia berkomitmen mencari solusi agar keberlangsungan layanan pendidikan usia dini tetap terjaga.

"Bagaimanapun juga guru-guru PAUD adalah garda terdepan dalam membangun fondasi pendidikan anak. Kita akan berupaya mencari jalan keluar bersama agar persoalan ini dapat diselesaikan," ujarnya.

Bantuan Hukum dan Edukasi Adopsi Anak

Dalam dialog tersebut, Sumardi juga menerima berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Ia mendorong penyelesaian sengketa ringan melalui musyawarah di tingkat desa maupun mekanisme restorative justice sebelum menempuh jalur peradilan.

Ia mengingatkan masyarakat bahwa Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan warga sesuai ketentuan.

Selain itu, Sumardi mengedukasi masyarakat terkait praktik adopsi anak yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum.

Menurutnya, proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

UMKM Perlu Terus Didampingi

Di sektor ekonomi, Sumardi melihat perkembangan UMKM yang dikelola kelompok masyarakat mulai menunjukkan tren positif.

Karena itu, ia menyatakan siap mendorong pelaksanaan pelatihan, pembinaan, serta komunikasi dengan berbagai pihak agar UMKM desa semakin berkembang.

"Kami siap memfasilitasi pembinaan dan pelatihan agar UMKM desa semakin berdaya saing, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.