DPRD Jatim Soroti LKPJ Gubernur, Alarm Sektor Pendidikan dan Kesehatan

DPRD Jatim Temukan Sejumlah IKD Belum Capai Target

SURABAYA – DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menyoroti sejumlah indikator kinerja daerah (IKD) yang belum mencapai target.

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama karena menyumbang jumlah capaian terendah terbanyak dalam evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, mengungkapkan setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD), capaian IKD Pemprov Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan data awal dalam Buku LKPJ 2025.

Dari total 166 IKD Tahun 2025, sebanyak 133 indikator dinyatakan tercapai atau sekitar 89,87 persen. Sementara itu, 18 indikator belum dirilis dan 15 indikator dinyatakan belum mencapai target.

“Sebelumnya ditemukan 86 IKD tercapai, 67 belum dirilis, dan 13 belum tercapai. Setelah pendalaman bersama OPD, terdapat peningkatan capaian menjadi 133 IKD yang tercapai,” ujar Khusnul Arif saat menyampaikan laporan rekomendasi Pansus LKPJ, Senin (11/05/2026).

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus Evaluasi DPRD

Meski mayoritas indikator berhasil tercapai, Pansus DPRD Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap 15 IKD yang belum memenuhi target, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang pendidikan, terdapat enam indikator yang belum memenuhi target, mulai dari Harapan Lama Sekolah hingga capaian standar kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi dalam asesmen nasional.

Harapan Lama Sekolah misalnya, ditargetkan mencapai 13,54 tahun, namun realisasinya hanya 13,44 tahun.

Sementara persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi hanya terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.

Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi sorotan DPRD Jawa Timur. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) tercatat belum memenuhi target dengan realisasi 88,17 persen dari target 89–90 persen.

Sedangkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB hanya mencapai 77,29 persen dari target maksimal 95 persen.

Selain itu, capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga dinilai belum optimal. Dari target 36 persen, realisasinya baru mencapai 30,65 persen.

Baca Selengkapnya: Ketua DPRD Jawa Timur berkomitmen mengawal tata kelola pemerintahan yang terbuka melalui dorongan peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

DPRD Minta Sinergi Pemprov dan Daerah Diperkuat

Pansus DPRD Jawa Timur juga mencatat sejumlah indikator lain yang belum mencapai target, seperti penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, rasio elektrifikasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Jatim, hingga kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Khusnul Arif, dominasi indikator pendidikan dan kesehatan yang belum tercapai menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Hal ini menunjukkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada urusan pendidikan dan kesehatan belum optimal dan perlu ditingkatkan sinerginya dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya 23 daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata Jawa Timur,” tegasnya.

Pansus berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemprov Jawa Timur agar kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia meningkat pada tahun-tahun mendatang.