DPRD Jatim Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Kapal Usai Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

DPRD Minta Investigasi Tuntas Penyebab Kebakaran Kapal

SUMENEP – Musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026), mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, R. Harisandi Savari. Ia mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengevaluasi sistem keselamatan transportasi laut secara komprehensif.

Harisandi juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan melalui operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

"Kami turut berduka cita atas korban yang meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami juga berharap proses pencarian korban yang masih hilang dapat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan seluruh unsur SAR, TNI AL, Polairud, KSOP, serta instansi terkait," ujarnya.

Berdasarkan laporan sementara, KMP Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya–Makassar mengangkut 232 penumpang dan 39 awak kapal. Hingga proses evakuasi berlangsung, sebanyak 225 orang berhasil diselamatkan, lima orang dinyatakan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya masih dalam pencarian.

Menurut Harisandi, penanganan pascakejadian tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi korban. Pemerintah harus mengusut penyebab kebakaran sebagai dasar pembenahan sistem keselamatan pelayaran.

"Musibah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup kelaikan kapal, sistem keselamatan, kesiapan alat pemadam kebakaran, prosedur tanggap darurat, hingga kepatuhan operator terhadap seluruh standar keselamatan pelayaran," tegasnya.

Pengawasan Kapal Penumpang Perlu Diperketat

Legislator dari Daerah Pemilihan Madura tersebut menilai tragedi ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan terhadap kapal penumpang yang beroperasi dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur.

Menurutnya, aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan karena menyangkut perlindungan jiwa penumpang.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang akibat lemahnya pengawasan ataupun kelalaian dalam menerapkan standar keselamatan. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar," katanya.

Baca Selengkapnya:

• Rasiyo Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong penguatan layanan kesehatan gratis hingga wilayah terluar Jawa Timur utamanya kepualuan Madura

• Komisi B DPRD Jawa Timur melakukan monitoring di UPT PPP Bulu untuk membahas persoalan perizinan kapal, distribusi BBM subsidi, serta perbaikan fasilitas pelabuhan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan

• Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Siadi mendukung program pemerintah terkait peremajaan kapal nelayan dan pembangunan fasilitas docking guna meningkatkan kesejahteraan nelayan di Malang Selatan

Harisandi menegaskan Komisi D DPRD Jawa Timur akan mengawal proses investigasi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait agar hasil penyelidikan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional.

Ia juga meminta seluruh operator kapal penumpang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap armada yang beroperasi, meningkatkan kompetensi awak kapal melalui pelatihan berkala, serta memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi optimal sebelum kapal diberangkatkan.

"Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut hanya bisa dijaga apabila aspek keselamatan benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Keselamatan penumpang harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan transportasi laut," pungkasnya.