Rasiyo Komisi E DPRD Jatim Dorong Kapal Medis untuk Wilayah Terluar Jawa Timur

Komisi E Evaluasi Kinerja Tiga OPD Pelayanan Dasar

SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi kinerja sekaligus memastikan program pelayanan dasar benar-benar hadir dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur efektivitas program pemerintah dalam membantu masyarakat serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Dalam rapat tersebut, Komisi E menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam membangun transformasi ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, nyaman, dan semakin relevan dengan potensi serta kebutuhan dunia industri.

Komisi E juga mendukung program penggunaan gadget secara bijak di lingkungan pendidikan serta gerakan sekolah bebas sampah plastik yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, kepada Dinas Sosial, Komisi E menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial secara holistik dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, sehingga fungsi perlindungan sosial bagi masyarakat dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal.

DPRD Jatim Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Wilayah Terluar

Dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Komisi E mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif.

Selain itu, DPRD Jatim juga meminta adanya langkah mitigasi bersama rumah sakit umum daerah (RSUD) se-Jawa Timur dalam pengelolaan alat kesehatan dan obat-obatan, khususnya yang masih bergantung pada produk impor di tengah dinamika nilai tukar rupiah.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Kita pastikan bersama setiap kebijakan semakin responsif, kolaboratif, dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat Jawa Timur. Pemerintah juga harus benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan gratis,” ujar Rasiyo.

Kapal Kesehatan Diprioritaskan untuk Kepulauan Madura

Rasiyo menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut adalah optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terluar Jawa Timur.

Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperluas agar mampu menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan dan kawasan terpencil.

“Beberapa hal yang dibahas dalam rapat Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan adalah optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terluar wilayah Jawa Timur. Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan gratis dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan terluar,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa capaian layanan kesehatan gratis pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar 32 persen dari target yang ditetapkan.

Kapal Medis Ditargetkan Beroperasi pada 2027

Sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana menghadirkan kapal layanan kesehatan yang diprioritaskan untuk melayani wilayah kepulauan di Madura, terutama Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

“Ke depan akan diupayakan adanya kapal khusus yang membantu program pelayanan kesehatan, terutama untuk pulau-pulau terluar di wilayah Madura,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Kapal tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas dan peralatan pemeriksaan kesehatan sehingga dapat memberikan layanan medis langsung kepada masyarakat di daerah kepulauan.

“Kapalnya akan dilengkapi berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan dan beroperasi secara bergerak untuk melayani masyarakat. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh pemeriksaan secara gratis. Program ini direncanakan mulai efektif pada tahun 2027,” tambahnya.

Menurut Rasiyo, target layanan tersebut adalah menjangkau seluruh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan kepulauan dan daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

“Petugas kesehatan akan mendatangi masyarakat secara langsung. Jadi pelayanan kesehatan benar-benar hadir di tengah masyarakat dan menjangkau warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

Penguatan Layanan Dasar Jadi Fokus DPRD Jatim

Penguatan akses kesehatan hingga daerah terpencil menjadi bagian dari komitmen DPRD Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

• Penguatan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik juga dilakukan DPRD Jatim melalui dorongan pembentukan satuan tugas untuk memastikan implementasi Perda Disabilitas berjalan efektif dan tepat sasaran

• Komisi E DPRD Jatim juga menaruh perhatian terhadap perlindungan masyarakat dalam layanan kesehatan, termasuk memastikan peserta program kesehatan mendapatkan jaminan yang memadai

• Selain sektor kesehatan, DPRD Jatim turut mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kewirausahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat