Komisi B DPRD Jatim Monitoring PPP Bulu, Bahas Perizinan Kapal hingga Fasilitas Nelayan

Komisi B DPRD Jatim Soroti Legalitas Kapal dan Distribusi BBM Subsidi Nelayan

SURABAYA – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu dalam pengembangan sistem perikanan tangkap serta pelayanan kepada masyarakat nelayan, Rabu (14/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan UPT PPP Bulu tersebut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Alan Wahyu Putra, Kepala UPT PPP Bulu Eko Wahyu Hidayat, serta perwakilan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dalam agenda tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis perizinan kapal perikanan kepada sejumlah nelayan sebagai bentuk komitmen mendorong tertib administrasi dan legalitas usaha nelayan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Alan Wahyu Putra, menyampaikan bahwa kuota BBM subsidi untuk nelayan sejatinya mencukupi. Namun, kendala utama masih berada pada kelengkapan dokumen perizinan kapal sebagai syarat penerbitan rekomendasi BBM subsidi.

“Permasalahan utama terdapat pada legalitas kapal nelayan yang belum lengkap sehingga berdampak pada penerbitan rekomendasi BBM subsidi,” ujar Alan.

Ia menambahkan, dari sekitar 450 kapal yang berada di wilayah UPT PPP Bulu, sebagian masih mengalami kendala pengurusan dokumen, khususnya pas kecil yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Koordinasi dengan KSOP juga dinilai masih menjadi tantangan, terutama dalam pelaksanaan pengecekan lapangan kapal nelayan.

baca selengkapnya:

• persoalan distribusi BBM subsidi untuk nelayan juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam upaya melindungi kesejahteraan masyarakat pesisir di

Fasilitas Pelabuhan dan Pelelangan Ikan Jadi Keluhan Nelayan

Kepala UPT PPP Bulu, Eko Wahyu Hidayat, menjelaskan sejumlah persoalan fasilitas yang dihadapi pelabuhan saat ini, antara lain pendangkalan kolam labuh, kondisi jalan yang belum memadai, tidak aktifnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta belum tersedianya fasilitas docking kapal.

Selain itu, pelayanan terpadu dan kios nelayan juga dinilai masih perlu dioptimalkan untuk menunjang aktivitas masyarakat nelayan.

Menurut Eko, peningkatan pelayanan pelabuhan membutuhkan dukungan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, meliputi pengerukan kolam labuh, pemeliharaan cold storage, perbaikan penahan gelombang, pembangunan docking kapal, hingga penyediaan kios nelayan.

Dalam forum diskusi, nelayan bernama Musa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengaturan alat tangkap dan wilayah penangkapan ikan, kemudahan perizinan kapal, hingga kebutuhan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Kami para nelayan berharap adanya pengaktifan kembali pelelangan ikan untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, serta perbaikan fasilitas seperti penerangan pelabuhan dan akses jalan,” ujarnya.

Aspirasi tersebut turut diperkuat nelayan lainnya, Arif, yang berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sarana penunjang aktivitas pelabuhan perikanan.

baca selengkapnya:

• DPRD Jawa Timur sebelumnya juga mendorong program peremajaan kapal nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan melaut di

Anik Maslachah Dorong Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan KSOP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.

Beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain penanganan sedimentasi pelabuhan, perbaikan fasilitas pelabuhan, optimalisasi penerangan kawasan pelabuhan, serta penataan sistem retribusi.

Selain itu, Komisi B DPRD Jawa Timur juga mendorong pembentukan koperasi nelayan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat sektor perikanan tangkap di Jawa Timur.

Melalui monitoring tersebut, DPRD Jawa Timur berharap kualitas pelayanan pelabuhan, tertib administrasi perizinan kapal, serta pengembangan fasilitas pendukung nelayan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Komitmen Sinergi untuk Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap

UPT PPP Bulu bersama DPRD Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap di Jawa Timur.