Perubahan APBD Jatim 2026, Anggaran Bertambah, Manfaat bagi Rakyat Harus Bertambah

SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, S.Ak., menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka. Di balik setiap rupiah yang dianggarkan, ada kepentingan rakyat yang harus dilayani dan ada amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ketika belanja daerah Jawa Timur dalam Perubahan APBD 2026 meningkat sekitar Rp2,676 triliun atau 9,83 persen menjadi Rp29,904 triliun, pertanyaan bukan sekadar ke mana uang itu dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang berubah dan apa yang dirasakan rakyat.

Inilah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah APBD.

Perekonomian Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen. Capaian ini patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.

Pertumbuhan harus hadir dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, daya beli yang lebih kuat, berkurangnya kemiskinan, serta pelayanan publik yang semakin baik. Jika ekonomi tumbuh, tetapi sebagian masyarakat masih sulit mencari pekerjaan dan pelaku usaha kecil kesulitan berkembang, maka pekerjaan rumah belum selesai.

Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan dirasakan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.

Serapan Dinilai Bukanlah Tolak Ukur Utama Keberhasilan Pembangunan

Tambahan anggaran harus diikuti peningkatan kualitas belanja. Pemerintah tidak boleh terjebak pada paradigma bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar anggaran terserap.

Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap tambahan belanja modal. Penambahan yang semula sekitar Rp1,066 triliun dikurangi Rp200 miliar sehingga menjadi sekitar Rp866 miliar. Anggaran tersebut harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung, seperti infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Waktu pelaksanaan APBD Perubahan juga terbatas. Karena itu, kesiapan teknis, administrasi, lokasi, jadwal, serta kemampuan pelaksanaan harus menjadi perhatian. Jangan sampai tambahan anggaran justru berakhir pada rendahnya serapan atau kembali menjadi SiLPA.

Sebab, anggaran yang tidak terlaksana adalah manfaat rakyat yang tertunda.

SiLPA Harus Dievaluasi Lebih Lanjut

Fraksi PKS juga mencermati SiLPA Tahun 2025 sebesar sekitar Rp3,383 triliun yang digunakan sebagai sumber pembiayaan. SiLPA memang dapat mencerminkan efisiensi, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya program yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau lemahnya perencanaan dan kapasitas pelaksanaan.

Karena itu, SiLPA tidak cukup hanya dicatat. Penyebabnya harus dibedah.

“Kita tidak ingin terjadi siklus: anggaran direncanakan, program tidak terlaksana, kemudian menjadi SiLPA dan kembali digunakan untuk membiayai anggaran berikutnya.”

Setiap rupiah yang tidak bekerja hari ini berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terjawab.

Sorotan tersebut juga menjadi perhatian fraksi-fraksi lain di DPRD Provinsi Jawa Timur. Fraksi PAN menilai SiLPA perlu dilihat sebagai indikator kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, sedangkan Fraksi Golkar meminta penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk kebutuhan yang jelas, siap dilaksanakan, dan memberikan manfaat langsung. 

Baca Selengkapnya:

• Fraksi Golkar menyoroti optimalisasi PAD, penyerapan belanja, penggunaan SiLPA, serta kesiapan proyek dalam P-APBD 2026

• Fraksi PAN menyoroti kenaikan belanja P-APBD yang jauh lebih besar dibandingkan tambahan pendapatan serta pentingnya memastikan manfaat publik dari tambahan anggaran

Tujuan Pemerataan, Jangan Hanya Sekadar Slogan

Jawa Timur bukan hanya kawasan metropolitan. Ada Madura, Tapal Kuda, Mataraman, Pantura, wilayah Selatan, kepulauan, dan berbagai daerah dengan persoalan pembangunan yang berbeda.

Pemerataan bukan berarti semua daerah memperoleh anggaran yang sama. Keadilan justru berarti anggaran diberikan berdasarkan kebutuhan dan tingkat ketertinggalan masing-masing wilayah.

Fraksi PKS mencermati alokasi infrastruktur Bina Marga untuk Madura yang masih sekitar 5 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Pembangunan harus mampu mempersempit kesenjangan, bukan justru membiarkannya berulang.

Konektivitas juga harus dipandang sebagai penggerak ekonomi. Jalan, pelabuhan, dan transportasi harus terhubung dengan sentra produksi perikanan, pertanian, UMKM, dan pariwisata. Dengan demikian, infrastruktur tidak berhenti sebagai proyek fisik, tetapi menjadi penghubung antara produksi, distribusi, pasar, dan konsumen.

Pendidikan dan Ekonomi Rakyat Harus Mampu Dijawab Melalui APBD

APBD juga harus menjawab kebutuhan sektor pendidikan. Pemenuhan hak guru, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi harus menjadi prioritas.

Termasuk penyelesaian tambahan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2025 bagi 35.680 guru ASN SMA, SMK, dan SLB yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp274,57 miliar. Hak guru harus diselesaikan karena kualitas pendidikan tidak mungkin dibangun tanpa memberikan perhatian yang layak kepada para pendidik.

Demikian pula program ekonomi rakyat. Kredit murah untuk UMKM dan dana bergulir harus diukur bukan hanya dari berapa rupiah yang tersalurkan, tetapi dari berapa banyak usaha yang tumbuh, omzet meningkat, lapangan kerja tercipta, dan UMKM naik kelas.

Baca Selengkapnya: Fraksi PKB mendorong Perubahan APBD 2026 lebih diarahkan pada sektor produktif, penguatan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan

BUMD pun harus demikian. Jangan hanya mengejar dividen. BUMD harus semakin profesional, efisien, produktif, mampu mengoptimalkan aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ketergantungan pada penyertaan modal pemerintah harus dikurangi.

Pada akhirnya, Perubahan APBD 2026 harus dilihat sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat.

Fraksi PKS akan terus mendorong agar setiap program memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pengawasan yang kuat.

Karena rakyat tidak membutuhkan APBD yang sekadar besar. Rakyat membutuhkan APBD yang bekerja.

Anggaran harus bekerja untuk rakyat. Pembangunan harus dirasakan oleh rakyat. Dan setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

(Yul)