gerbang baru nusantara

Rasiyo Dorong Optimalisasi 16 BLK untuk Hadapi Ancaman PHK Jatim

Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo mendorong optimalisasi 16 Balai Latihan Kerja serta pemetaan kebutuhan industri untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja. Usulan tersebut disampaikan menyusul laporan 6.154 pekerja terkena PHK di Jawa Timur sepanjang Januari–September 2026.

Gegeh Bagus S
Selasa, 13 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo mendorong penguatan pelatihan vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerja di tengah persoalan PHK.

Rasiyo Dorong Optimalisasi 16 BLK untuk Hadapi Ancaman PHK Jatim

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Rasiyo mendorong optimalisasi 16 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja di tengah meningkatnya perhatian terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, program pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar pekerja memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan pasar kerja.

Usulan tersebut disampaikan Rasiyo setelah muncul laporan mengenai 6.154 pekerja di Jawa Timur yang terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026.

Rasiyo menilai persoalan ketenagakerjaan membutuhkan penanganan lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri perlu memperkuat koordinasi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Rasiyo Minta 16 BLK Jatim Dioptimalkan

Rasiyo menilai keberadaan BLK merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan kebutuhan industri.

Menurutnya, pelatihan keterampilan perlu dirancang berdasarkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan, sehingga hasil pelatihan memiliki keterkaitan dengan kesempatan kerja.

“Untuk meningkatkan keterampilan di Jawa Timur, selain melibatkan dunia usaha, kita punya 16 BLK. Barangkali ini yang perlu kita optimalkan,” katanya, Selasa (13/10/2026).

Ia berharap penguatan pelatihan vokasi dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Timur.

Meski demikian, optimalisasi BLK perlu berjalan bersama upaya menjaga keberlangsungan usaha dan memperluas kesempatan kerja. Pelatihan saja tidak secara langsung menghilangkan risiko PHK yang disebabkan oleh kondisi perusahaan atau tekanan ekonomi.

Sekolah dan Industri Perlu Petakan Kebutuhan Pekerja

Selain pelatihan kerja, Rasiyo meminta lembaga pendidikan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri.

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut, penyelenggaraan pendidikan perlu mempertimbangkan perubahan kebutuhan keterampilan di pasar kerja.

Ia menilai pemetaan kompetensi harus dilakukan secara bersama agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Kalau diperlukan pemetaan tenaga kerja, tentunya harus duduk bersama antara dunia usaha dan industri dengan sekolah. Tenaga kerja yang diperlukan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha,” tegasnya.

Rasiyo berharap koordinasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara keterampilan lulusan dan persyaratan pekerjaan.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan program antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar penanganan persoalan ketenagakerjaan tidak berjalan secara terpisah.

Sebanyak 6.154 Pekerja Jatim Dilaporkan Terkena PHK

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip dalam bahan pemberitaan, sebanyak 63.789 pekerja di Indonesia dilaporkan terkena PHK sepanjang Januari–September 2026.

Dari jumlah tersebut, Jawa Barat tercatat sebanyak 13.044 pekerja, Banten 7.733 pekerja, dan Jawa Timur 6.154 pekerja.

Angka tersebut menempatkan Jawa Timur pada urutan ketiga berdasarkan jumlah pekerja yang terkena PHK dalam data yang dirujuk.

Persoalan PHK juga sebelumnya mendapat perhatian DPRD Jawa Timur di sejumlah daerah.

Di Malang, anggota DPRD Jatim Dewanti Rumpoko menyoroti persoalan PHK yang melibatkan sejumlah perusahaan serta mendorong perlindungan bagi pekerja terdampak.

Baca selengkapnya: Dewanti Rumpoko sebelumnya menyoroti PHK pekerja pada 46 perusahaan di Malang dan mendorong perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja.

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PHK juga berkaitan dengan kebutuhan perlindungan pekerja, selain peningkatan kompetensi untuk menghadapi pasar kerja.

Ancaman PHK di Jombang Jadi Perhatian DPRD

Selain Malang, ancaman kehilangan pekerjaan juga sebelumnya menjadi perhatian DPRD Jawa Timur di Kabupaten Jombang.

Sekitar 1.000 pekerja industri kayu lapis dilaporkan menghadapi ancaman PHK sehingga diperlukan upaya mencari penyelesaian bagi pekerja dan perusahaan.

Baca selengkapnya: DPRD Jatim sebelumnya meminta solusi atas ancaman PHK terhadap sekitar 1.000 pekerja industri kayu lapis di Jombang.

Persoalan tersebut menjadi konteks penting bahwa penanganan PHK tidak cukup hanya melalui pelatihan keterampilan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi industri, keberlangsungan usaha, serta perlindungan hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Perlindungan Buruh Perlu Berjalan Bersama Pelatihan Kerja

Perhatian terhadap ancaman PHK dan kesejahteraan pekerja sebelumnya juga disampaikan anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk dalam momentum Hari Buruh 2026.

Baca selengkapnya: Khusnul Khuluk sebelumnya menyoroti ancaman PHK dan persoalan upah buruh sebagai bagian dari perhatian terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Pemberitaan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebutuhan mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga perlindungan pekerja.

Rasiyo sendiri menekankan bahwa penanganan PHK harus melibatkan berbagai OPD serta pihak terkait.

“Penurunan PHK di Jawa Timur tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab ini menjadi tugas bersama, terutama masing-masing OPD di Jawa Timur,” ujarnya.

Ia berharap koordinasi pemerintah, sekolah, BLK, dan pelaku industri dapat diperkuat agar program peningkatan kompetensi memiliki hubungan lebih jelas dengan kebutuhan tenaga kerja.

Melalui penguatan pelatihan vokasi dan pemetaan kebutuhan industri, Rasiyo berharap tenaga kerja Jawa Timur memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi perubahan pasar kerja dan memperoleh kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya.

(Geh)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu