Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Dana Idle Rp2 Triliun dan Vokasi

 Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Dana Idle Rp2 Triliun dan Vokasi 

 Surabaya – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

 Juru bicara Fraksi Golkar, Sumardi, mengungkapkan bahwa terdapat sisa anggaran (idle) yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2025, realisasi belanja daerah mencapai 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran lebih dari Rp2 triliun yang belum terserap.

“Pada akhir tahun 2025 terdapat sisa anggaran tidak terbelanjakan lebih dari Rp2 triliun. Bagaimana evaluasi pemerintah provinsi terhadap dana idle tersebut yang belum efektif dimanfaatkan untuk pelayanan publik?” ujar Sumardi. Catatan kritis fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan LKPJ di DPRD.

baca selengkapnya:

• penyampaian pendapat pansus dalam rapat paripurna sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah 

Fraksi Golkar mengapresiasi capaian makroekonomi Jawa Timur, namun menyoroti adanya ketimpangan antara data statistik dan kondisi di lapangan, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,47 persen. Namun demikian, Sumardi menilai terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengindikasikan persoalan struktural.

“Meskipun capaian TPT menunjukkan tren positif, gelombang PHK juga meningkat. Hal ini dipicu kurangnya sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil lulusan vokasi,” jelasnya. Persetujuan DPRD terhadap LKPJ sebelumnya juga disertai berbagai catatan strategis.

baca selengkapnya:

• persetujuan LKPJ disertai evaluasi dan catatan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah

Sumardi juga mengkritisi kondisi balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah provinsi yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan lulusan vokasi kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya peningkatan sinergi lintas sektor untuk menghindari ego sektoral dalam pengelolaan program dan aset daerah. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur sebelumnya juga telah memberikan rekomendasi terhadap LKPJ gubernur.

baca selengkapnya:

• rekomendasi fraksi DPRD untuk perbaikan kinerja dan efektivitas program pembangunan daerah

Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 9,3 persen pada September 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil konsistensi kebijakan selama beberapa tahun terakhir dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Namun demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri dan terus memastikan validitas data kemiskinan hingga ke tingkat wilayah terkecil.

Selain itu, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian, terutama terkait pengelolaan sampah regional di Dawarblandong, Mojokerto, yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Fraksi Golkar menegaskan agar seluruh rekomendasi DPRD tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dalam perencanaan RKPD tahun berikutnya.

“Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah provinsi menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam perencanaan RKPD berikutnya dan tidak mengesampingkan substansi rekomendasi yang telah disampaikan,” pungkas Sumardi.