Soroti BUMD, Pansus LKPJ Fokus Komparasi Target dan Realisasi

SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 memastikan seluruh indikator kinerja pemerintah daerah akan dievaluasi secara komprehensif.

Selain menyoroti capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pansus juga memberi perhatian terhadap kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menegaskan pembahasan LKPJ memiliki tujuan yang sama dengan Pansus BUMD, yakni meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja BUMD demi kepentingan Jawa Timur.

“Ya, saya rasa ini dua hal yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. BUMD dengan BUMD, LKPJ dengan LKPJ. Namun, semuanya bermuara demi kebaikan Provinsi Jawa Timur,” jelas Harisandi, Kamis (09/04/2026).

Menurutnya, pansus tidak hanya melihat capaian target kinerja, tetapi juga akan mengomparasikan kesesuaian antara target dengan indikator yang telah ditetapkan dalam LKPJ Gubernur Jawa Timur 2025.

“Ya, kita akan kaji semuanya, mana yang kontribusinya rendah. Karena kita tidak hanya melihat soal target yang dicapai, tetapi juga apakah indikator sudah sesuai dengan target. Nantinya akan kita komparasikan,” ujarnya.

Baca Selengkapnya: Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 pernah mendalami kinerja BUMD sebagai bagian dari evaluasi terhadap kontribusi badan usaha daerah terhadap pembangunan dan pendapatan daerah

Harisandi menegaskan hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pansus dalam menyusun rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Timur.

“Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan kami nantinya untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur,” katanya.

Ia menekankan pansus bekerja secara objektif tanpa melihat aspek personal dalam mengevaluasi capaian OPD maupun BUMD.

Pansus, lanjut dia, mengkaji seluruh aspek, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang disandingkan dengan penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Timur.

“Itu yang kami komparasikan dengan penyampaian LKPJ yang disampaikan gubernur kemarin. Semuanya kami bagi dan semuanya sama. Tidak ada yang istimewa atau tidak istimewa. Semuanya sama agar adil,” tegasnya.

Saat ini, Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur telah memanggil sejumlah OPD di Malang, di antaranya Dinas Perhubungan serta Dinas PU Cipta Karya. Agenda berikutnya dijadwalkan berlangsung di Madiun dengan menghadirkan OPD lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Dan mungkin nanti akan kami tanyakan juga, baik kepada Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan, terkait pemotongan 50 persen tunjangan perawat. Semuanya akan kami tanyakan,” ungkap Harisandi.

Khusus pada Dinas Perhubungan, pansus menyoroti biaya operasional berbagai program di wilayah kepulauan yang dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah daratan.

“Kita melihat bagaimana soal biaya produksi berbagai program dan peluang Dinas Perhubungan, terutama di wilayah kepulauan. Karena di kepulauan biaya produksinya jauh lebih besar. Apakah itu sudah mumpuni, boros, atau tidak,” pungkasnya.

Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur menargetkan seluruh pembahasan rampung dalam satu bulan untuk selanjutnya disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.