gerbang baru nusantara

Pansus LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2024 Dalami Kinerja BUMD

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 terus melakukan pendalaman terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Pansus menilai sejumlah BUMD Jatim selain tidak efektif juga banyak yang bermasalah.

Wanto
Rabu, 30 April 2025
Bagikan img img img img
Anggota Pansus LKPJ Gubernur Jatim tahun 2024 Suli Daim

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 terus melakukan pendalaman terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Pansus menilai sejumlah BUMD Jatim selain tidak efektif juga banyak yang bermasalah.

“Salah satunya adalah Petrogas. Meskipun mengungkapkan penyumbang dividen terbesar kedua, namun yang harus diketahui apakah memang benar karena pengelolaan manajemen yang bagus atau dari sumber lain yang belum diketahui. Nah ini yang kita lakukan pendalaman,” ujar Anggota Pansus LKPJ Gubernur Jatim tahun 2024 Suli Daim dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan BUMD yang kedua adalah PT Jatim Grha Utama (JGU). Menurutnya hal yang paling krusial adalah terkait dengan Puspa Agro. “Papa Agro hingga saat ini selalu dirundung masalah yang memberikan dampak positif terhadap bisnis yang dikembangkan. Maka selain kita melakukan pendalaman, kami sedang melakukan komunikasi dalam pansus untuk memberikan rekomendasi yakni harus diubah pola bisnisnya,” katanya.

Lebih lanjut Suli mengatakan perlu pendalaman ulang terhadap PT JGU, karena dianggap bisnis yang dikembangkan belum break event point sebagaimana penyertaan modal yang diberikan. “Jadi BUMD ini mendapatkan perhatian khusus dari Pansus yang nantinya juga akan diperhatikan oleh Pemprov Jatim,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Abdul Halim mengaku memanggil Kepala OPD dan Direktur BUMD untuk mengetahui permasalahan apa yang membuat dari 11 indeks kinerja utama (IKU) hanya 2 yang tidak tercapai. Yakni indeks theil dan indeks gini ratio.

“Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kinerja OPD Pemprov Jatim. Karena ini bukan kerja personal, ini kerja bersama-sama sehingga tahun 2025 targetnya bisa tercapai,” kata Abdul Halim. 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu